Kupang, LINews – Sebanyak 17 sekolah di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum selesai dikerjakan. Padahal, proses pembangunan 16 SD dan satu SMP itu sudah berlangsung sejak 2022.
Mangkraknya belasan sekolah di Kabupaten Kupang itu sempat membuat anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah marah. Ia pun meluapkan amarahnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim hingga viral di media sosial.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Elyazer Teuf, membenarkan bangunan 17 sekolah di NTT tersebut belum tuntas. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT segera menyelesaikan gedung sekolah tersebut karena sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru.
“Ini sudah sejak 2022. Hitung-hitung sudah dua tahun (pembangunan), tapi belum beres-beres juga,” kata Elyazer, Sabtu (8/6/2024).
Elyazer mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan itu kepada Pemprov NTT. Namun, ia belum mengetahui alasan mangkraknya belasan sekolah yang dibangun menggunakan dana dekonsentrasi tersebut.
“Penyebabnya, saya belum tahu karena bukan tugas kami untuk mengawasi. Sebab, itu juga bukan dari kabupaten yang kerjakan,” pungkasnya.
Adapun 17 sekolah yang belum rampung itu, antara lain SDN Tinis, SDN Kobe, SDN Merbaun, SDN Tunbaun 2, SDI Buraen, SDN Naet, SDN Kuaneke, SDN Rium, SDN Rabe, SDN Bimous, SDN Oekaka. Selanjutnya, SDN Oenoni, SDN Binoni, SDN Hukou, SDN Koates, dan SMPN 8 Amarasi Barat.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah meluapkan amarahnya ke Mendikbud Ristek Nadiem Makarim saat rapat anggaran. Bahkan, Anita sampai menyinggung rekomendasi ke KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud Ristek.
Momen itu terjadi dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Mulanya, Anita menyoroti anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud Ristek.
“Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak?” kata Anita dalam rapat.
“Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah,” imbuhnya.
Anita lantas menyinggung masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus. Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai, termasuk di NTT.
“Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya,” kata Anita.
“Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP,” imbuhnya.
(Titus)
