Jakarta, LINews – Sebanyak 200 dosen Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) bergabung dengan ribuan dosen se-Indonesia unjuk rasa ke Istana Negara, Senin (20/3/2023). Para dosen status PPPK (pegawai pemerintah perjanjian kerja) menuntut perubahan status dari PPPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut salah satu perwakilan dosen Unsika, Imam Budi Santoso mengatakan, Kampus Unsika sudah menjadi PTN dan semua aset menjadi milik pemerintah. Seharusnya SDM yang ada di dalamnya termasuk dosen dan tenaga pendidik lainnya juga ditarik pemerintah menjadi ASN bukan pegawai kontrak PPPK.
“Seharusnya pemerintah juga memperhatikan dosen dan tenaga didik lainnya,” katanya.
Karena ada kesamaan dengan nasib dosen PPPK lainnya di Indonesia para dosen Unsika bergabung melakukan aksi demo ke Istana Negara. Dalam aksi gabungan dosen se-Indonesia itu diharapkan pemerintah peduli dan mengabulkan tuntutan dosen PPPK.
“Pemerintah harus memberikan rasa keadilan untuk kami,” ujar dia.
Menurut Imam, perubahan status dari universitas swasta ke universitas negeri juga membawa perubahan SDM di dalamnya. Di situ ada hak dan kewajiban para dosen yang harus diperhatikan.
“Inikan ibarat rumah kami digusur dan sudah jadi milik pemerintah tapi penghuninya tidak diperhatikan,” kata dia.
Imam menilai, sikap pemerintah seperti itu termasuk zolim terhadap para dosen yang mendapat tugas mencerdaskan bangsa. Apalagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun jauh sebelum kampus Unsika menjadi PTN.
Menurut Imam, pemerintah seharusnya serius memperhatikan rekomendasi Komnas HAM RI, yang menyebutkan para dosen dan tenaga pendidik lainnya itu diakomodir menjadi pegawai pemerintah, dalam hal ini menjadi PNS bukan PPPK.
Apalagi persoalan menjadi rumit ketika diangkat jadi pegawai PPPK masa kerja yang telah dijalani selama puluhan tahun tidak diakui pemerintah. Demikian pula jenjang akademik S3 (Doktor) dalam penggajian pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai tidak diterapkan dengan baik.
(Lukman)
