Jakarta, LINews – Dana pensiun (dapen) BUMN akan menjadi sasaran ‘bersih-bersih’ Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, kebanyakan dapen BUMN bermasalah.
Erick menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Erick menilai pengungkapan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya permulaan lantaran banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah.
“Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1/2023) kemarin.
Erick juga menyinggung kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
“Waskita beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar,” lanjut dia.
Erick mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.
“Laba BUMN ketika saya masuk Rp 13 triliun sekarang menjadi Rp 125 triliun dan insyaallah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp 200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860% lebih, nanti masih naik lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini proses audit data dapen BUMN masih berlangsung. Audit dilakukan untuk menemukan direksi mana saja yang bermasalah beserta besaran dananya.
“Dana pensiun lagi diaudit. Tunggu, tapi seru sih. Kan lagi proses, tapi besar,” ujarnya di BSD, Tangerang, Sabtu (14/1).
Setelah audit beres, Arya mengatakan, nantinya akan dilihat mana direksi yang melakukan tindak korupsi dan mana yang tidak. Dari sanalah baru akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut, dana yang bermasalah mencapai triliunan rupiah.
“Nanti kan dilihat. Setelah itu diaudit, mana yang korupsi mana yang nggak. Tapi besar. Besarnya juga triliunan,” kata Arya.
(Ratan)
