Cianjur, LINews – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 50 juta jiwa, Provinsi Jabar masih membutuhkan 30 rumah sakit (RS) baru. Pembangunan rusak sakit baru itu tak bisa ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sehingga swasta harus ikut peran.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil saat peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan Cianjur di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kabupaten Cianjur, Kamis (27/10/2022).
BACA JUGA: Puluhan Siswa di Cianjur Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai Ciujung
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta jiwa. Karena itu, Jabar butuh tambahan 30 rumah sakit baru untuk melayani kesehatan masyarakat.
“Pembangunan rumah sakit baru itu tidak mungkin (semua menggunakan) dana dari pemerintah. Karena itu harus didukung oleh swasta dan ini cocok untuk kerja sama keumatan,” ujar Kang Emil.
BACA JUGA: Pertama kalinya Upacara Hari Sumpah Pemuda Digelar di Lapang Utama PPS
Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan Cianjur merupakan kolaborasi antara umara dan ulama dan Pemprov Jabar menjalin kerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk membangun rumah sakit tersebut.
“Kami di Jawa Barat atas nama Pemda Provinsi Jabar sangat berbahagia karena berhasil membangun rumah sakit Nahdlatul Ulama pertama,” tutur Kang Emil.
BACA JUGA: Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun
Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan Cianjur memang terlahir untuk menjaga kesehatan warga sekitar dan membuka lapangan pekerjaan sekaligus menghidupkan perekonomian warga Kota Santri itu.
“Membangun ekonomi dan kesehatan umat bekerja sama dengan perbankan syariah, yang juga cocok dengan ekonomi keumatan di Pesantren Al-Ittihad ini menjadi percontohan,” ucap Gubernur Jabar
BACA JUGA: Setelah Dilantik, Komite Ekonomi Kreatif Harus Gercep Bekerja
Selain kolaborasi antara Pemprov Jabar dan NU, ujar Kang Emil, Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan Cianjur juga lahir berkat kerja sama dari Rumah Sakit Edelweiss Pusat, perbankan, dan pesantren.
(Riki)
