Jakarta, LINews – Keributan terkait tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat aatau Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E tak berhenti di ruang sidang.
Keributan itu berlanjut di luar ruang sidang, namun kali ini bukan lagi suara para “Eliezer Angles” yang memaki-maki JPU, melainkan suara Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang bertentangan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Setelah tuntutan dibacakan, Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas bersuara. Dia menyesalkan, menyayangkan apa yang dituntutkan para jaksa terhadap Richard.
Sebab, Richard berstatus sebagai terlindung LPSK, juga direkomendasikan sebagai justice collaborator karena menjadi kunci pembuka kasus Brigadir J ini.
“Intinya kami menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Itu di luar harapan kami,” kata Susi usai mengikuti sidang pembacaan tuntutan.
Susi juga menyebut, Richard adalah pemeran kunci yang membuka kotak pandora kasus yang melibatkan para jenderal polisi ini.
Mungkin saja, kata Susi, kalau Richard masih bungkam, kasus ini masih gelap gulita dengan skenario pertama yang direncanakan Ferdy Sambo, yaitu tembak-menembak antara Yosua dan Richard.
“Kalau tidak ada keterangan Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini tidak akan terbuka,” ucap dia.
Perkara tak sampai di situ, Susi juga menyayangkan mengapa Richard sebagai seorang justice collaborator bisa dihukum lebih berat dari tiga terdakwa lainnya.
Tiga terdakwa lainnya, yaitu Putri Candrawathi, Kuat Maruf dan Ricky Rizal justru dituntut lebih ringan dengan delapan tahun penjara.
Bikin orang berpikir dua kali untuk jadi justice collaborator
Tuntutan JPU ini juga dinilai Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bisa membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk menjadi justice collaborator.
Edwin mengatakan, orang-orang mulai berpikir kalau status JC tak memiliki manfaat apapun untuk meringankan hukumannya.
“Sehingga kemudian orang akan berpikir dua kali sejauh mana menjadi JC berdampak pada (keringanan) pemidaannya,” imbuh Edwin.
Dia menambahkan, jika Jaksa Agung peka dengan rasa keadilan sudah semestinya tuntutan itu direvisi.
Edwin mencontohkan tuntutan seorang terdakwa pernah direvisi oleh Jaksa Agung, yaitu perkara ibu rumah tangga Valencya atau Nengsy Lim yang membentak suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk.
Awalnya, jaksa menuntut Valencya dengan satu tahun kurungan penjara, namun JPU mencabut tuntutan itu dan mengganti tuntutannya dengan tuntutan bebas.
“Bagaimana rasa keadilan di masyarakat itu juga harus menjadi pertimbangan, bukan soal kewenangan atau penerapan pasal-pasal, tapi rasa keadilan masyarakat harus jadi pertimbangan,” ucap Edwin.
(Ary)
