JAKARTA, LINews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui, tak mudah membangun pemerintahan yang transparan.
Dibutuhkan komitmen dan konsistensi para pemegang kuasa, tak terkecuali jajaran kepala daerah, untuk mewujudkan hal ini.
“Sistem untuk membuat open government ini tidak gampang. Yang nomor satu adalah sekali lagi political wish, apakah para leader, para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka, mau membuat sistemnya transparan,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
“Nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan nggak bisa main-main lagi. Justru dibikin nggak transparan supaya bisa main-main,” tuturnya.
Menurut Tito, salah satu yang paling penting ialah membangun sistem laporan keuangan terbuka di setiap pemerintah daerah (pemda).
Mantan Kapolri itu bercerita, ketika awal menjabat sebagai Mendagri, dia tak bisa menjawab Presiden Joko Widodo yang bertanya mengenai sisa anggaran pemda tahun 2019. Sebab, saat itu tak ada catatan keuangan pemda yang terintegrasi.
Pemerintah daerah hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing.
“Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/kota ditelepon satu-satu, berapa sisa anggarannya,” ungkap Tito.
(Robi)
