FPP Surati kembali DPRD Komisi IV Dan Mendorong Dewan Pendidikan Di Bentuk

FPP Surati kembali DPRD Komisi IV Dan Mendorong Dewan Pendidikan Di Bentuk

Pangandaran, LINews – Forum Peduli Pendidikan (FPP), pada Kamis, 16 Maret 2023, kembali melayangkan surat tuntutan kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait masalah internet fiber optic domestic 40 Mbps. dedicated Prohram (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran. Guna menindaklanjut
beberapa tuntutan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh FPP, pada saat audiensi tanggal 9 Maret 2023 lalu.

Surat tuntutan yang di berikan adalah merupakan desakan kepada DPRD Pangandaran khususnya komisi IV agar segera mengumumkan hasil Uji Petik kelapangan ke FPP dan Publik.

Kordinator Lapangangan (Korlap) FPP, Penasehat Organisasi profesi Wartawan (PEWARTA) yang kerap di sapa Anton Gondrong menyampaikan ” Kami dari Forum Peduli Pendidikan FPP akan terus
Mendesak Komisi IV untuk segera menyelesaikan polemik pemborosan anggaran keuangan daerah sebesar Rp14.171.748.000,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.275.384,00.

Polemik ini harus segera di seleaikan karena ada indikasi yang berpotensi korupsi. “Kami dari FPP akan terus, Mendesak Komisi IV untuk segera melakukan evaluasi ulang dan uji petik, investigasi ke lapangan mengenai manfaat dan efisiensi anggaran di tengah defisit keuangan daerah dan banyak program tertunda bayar.

Menurut Anton Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 56 ayat (2), serta Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2016, maka FPP mendorong Komisi IV DPRD untuk mendesak Pemerintah Daerah agar segera dibentuk Dewan Pendidikan, mengingat pentingnya peranan Dewan Pendidikan dalam proses pengawasan kebijakan demi terselenggaranya program pendidikan yang baik.

Dan FPP Mendorong DPRD Kabupaten Pangandaran membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) mengenai kebijakan program fiber optic tahun 2020-2021, karena terindikasi pemborosan anggaran yang kurang realistis dan fantastis.

Anton menambahkan DPRD Pangandaran harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sungguh sungguh ini Asprirasi masarakat harus segera di tanggapi, kami berharap, tuntutan FPP terkait persoalan internet fiber optic 40 Mbps 2020-2021, Komisi IV cepat tanggap.

“Ketika usulan FPP tidak di tanggap dengan serius oleh DPRD komisi IV maka FPP akan kembali Audensi ke DPRD dengan Masa yang lebih banyak bila di perlukan FPP akan Aksi.” Tegas Anton.

(BD)

Tinggalkan Balasan