JAKARTA, LINews – Menko Polhukam Mahfud MD akan membentuk Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna menguak dana janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ikut dalam satgas.
Mahfud mengungkapkan sejumlah pihak eksternal bakal terlibat dalam satgas tersebut.
“KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita,” kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
Namun Mahfud menjelaskan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri agar tetap menindaklanjuti dugaan kasus TPPU sesuai dengan kewenangannya.
“Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firli Bahuri (Ketua KPK). Mereka akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim (Satgas TPPU),” ucapnya.
Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan tentang efektivitas tim, sebab dugaan tindakan TPPU terjadi di Kemenkeu, namun lembaga tersebut tetap ikut serta dalam satgas khusus. Mahfud kemudian menjelaskan ihwal hal itu.
Berdasarkan undang-undang, jika tindak pidana yang menyangkut soal pajak dan bea cukai, penyidiknya memang berasal dari Kemenkeu.
“Yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cuka, itu penyidiknya. Memang banyak yang menilai itu jeruk makan jeruk. Masa mau meriksa diri sendiri? Enggak juga karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi,” ucapnya.
“Dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis projustisia karena tidak boleh selain polisi, jaksa, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu,” tuturnya.
