Jakarta, LINews – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi untuk melakukan pembangunan IKN Nusantara.
Meskipun sampai saat ini, Otorita IKN mengatakan sudah ada lebih dari 200 pembuatan perjanjian komitmen awal adanya kesepakatan Kerja sama bisnis atau Letter of Intents (LoI) yang masuk, dan saat uni sudah ada 17 negara yang berminat investasi di IKN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengungkap saat ini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan.
Hingga saat ini belum ada investor yang mulai melakukan pembangunan di IKN lantaran masih bingung dengan masalah pengadaan lahan, makanya pembangunan di IKN masih mengandalkan APBN.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan langkah awal pembuatan LoI tersebut, dilanjutkan berikutnya adalah untuk membuat business feasibility atau kelayakan bisnis investor ketika mereka menanam modal di proyek IKN.
Terdapat 3 kaidah syarat yang diminta pemerintah. Dalam penyampaian proposal bisnis di IKN ini.
“Satu, pemerintah bisa menyiapkan publik infrastruktur.
Kedua, swasta bisa masuk karena ada profit, reasonable profit, saya enggak mau yang tinggi-tinggi, harus reasonable profit.
Dan ketiga terakhir, ini tidak membebankan masyarakat untuk akses service pembangunan tersebut,” kata Ali saat Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler yang diselenggarakan UI, Jumat (19/5).
Meskipun sudah ada sebanyak ratusan LoI yang sudah masuk, Ali menjabarkan prosesnya masing-masing. Sebagian ada yang masih berupa LoI saja, sebagian lagi ada yang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Sisanya lagi, ada yang masih proses pembebasan lahan. Dengan demikian, belum ada pembangunan yang menggunakan dana investasi.
“Ada proses tanah yang sudah berjalan. Tanah ini juga yang kalau mau diinvestasikan harus clean and clear, enggak bisa tanah yang bersengketa diberikan toh,” tegasnya.
Secara umum, Ali mengatakan bahwa proses investasi, negosiasi bisnis pemerintah dengan investor, sampai realisasi pembangunannya nanti masih berjalan sesuai target.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan alasan kenapa belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara saat ini adalah karena para investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan yang jadi area IKN.
“Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli,” ujar Basuki di Istana Negara.
Basuki mengatakan, sampai saat ini pembangunan yang sedang berjalan di ibu kota baru masih sepenuhnya menggunakan APBN.
“Belum (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” sambungnya.
Pada dasarnya realisasi investasi di IKN nantinya akan berupa Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
(Remond)
