Jakarta, LINews – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM) di kawasan. Retno mengingatkan bahwa perbedaan yang ada tidak boleh menjadi alasan ASEAN meninggalkan masalah HAM di Asia Tenggara.
“ASEAN tidak boleh mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Perbedaan yang kita miliki, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan isu-isu HAM krusial yang terjadi di kawasan kita,” kata pidato pembukaan dalam Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) dengan perwakilan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Retno mengatakan, dalam konteks pemajuan HAM, ASEAN harus terus memelihara kerja sama yang berlandaskan iktikad baik dan kemauan untuk belajar satu sama lain. Dalam hal ini, Retno menyampaikan dua fokus area kerja sama ASEAN di bidang HAM.
Pertama, perlunya merawat tradisi dialog. Menurut Retno, di tengah berbagai perbedaan, ASEAN harus terus mengutamakan dialog untuk mengawal kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang HAM.
Salah satu contohnya melalui ASEAN Human Rights Dialogue. Menurutnya, melalui forum ini negara ASEAN dapat terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka untuk membahas isu-isu HAM di kawasan.
“Kami bertujuan untuk merilis Deklarasi Pemimpin tentang Dialog HAM ASEAN,” kata dia.
Retno berharap ASEAN bisa memberikan contoh nilai-nilainya secara global dalam memprioritaskan keterlibatan yang konstruktif, alih-alih melakukan saling tuding. Sebab, krisis yang semakin besar dan persaingan yang memperburuk tantangan HAM secara global.
“ASEAN juga harus bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah di kawasan kita sendiri,” ujar Retno.
“Dalam hal ini, sangat penting bagi AICHR untuk terus berkembang dan berkembang. Pekerjaannya harus melampaui kegiatan pembangunan kapasitas dan menghasilkan prakarsa lokal yang berdampak,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait peningkatan peran AICHR, Retno mengharapkan program-program AICHR tidak terbatas pada peningkatan kapasitas saja. Program AICHR diharapkan bisa berupa inisiatif-inisiatif lain yang memiliki dampak nyata.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri dengan para representatif AICHR, isu Myanmar masih mendominasi pembahasan. Di samping isu Myanmar, pertemuan membahas isu mengenai TPPO serta dampak perubahan iklim terhadap HAM. Para representatif menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan belum adanya kemajuan atas implementasi 5PC.
Menutup pertemuan, Retno menyampaikan bahwa AICHR harus terus mempromosikan nilai-nilai HAM yang sesuai dengan konteks regional. AICHR juga perlu terus menyuarakan pemajuan dan perlindungan HAM yang konstruktif, objektif, dan proporsional di 3 Pilar Komunitas ASEAN yang sejalan dengan Five-Year Work Plan 2021-2025. Terkait implementasi 5PC, Retno menyampaikan bahwa isu ini akan dibahas pada pertemuan AMM Retreat.
(Aryan)
