Jakarta, LINews – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya kerap kali diundang untuk penandatanganan pakta integritas di lingkungan pemerintahan. Namun faktanya, masih saja ada pejabat yang terkena operasi tangkap tangan KPK.
“Mohon maaf, KPK itu kalau tanda tangan begini-begini sudah bolak balik, tetapi OTT-nya tetap jalan, tetap ada,” kata Ghufron dalam acara penandatanganan pakta integritas RAPBD DKI Jakarta Tahun 2024, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Dia menyampaikan yang terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih, bukan acara formal penandatanganan pakta integritas, tetapi itikad antikorupsi. Ghufron meminta para anggota dewan mendukung kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan serta akuntabel.
“Oleh karena itu momen terpenting dalam ini adalah bukan tanda-tangannya dan hora-horenya, tapi yang penting itu dilandasi dengan itikad,” tegasnya.
“Saya berharap mohon Pak Heru didukung. Untuk apa? Untuk menciptakan legacy-legacy tata pemerintahan transparan, berkepastian, akuntabel dan partisipatif,” ucap dia.
Di sisi lain, Ghufron mempersilakan apabila Heru Budi hendak membuat legacy melalui pembangunan fisik. Namun, dia menekankan agar perwujudan tata kelola Jakarta yang akuntabel tak dikesampingkan.
“Mumpung Pak Heru Pj Gubernur, yang tentu bisa menjadikan legacy-legacy boleh saja bikin macam-macam yang fisik-fisik itu. Yang penting menciptakan tata kelola agar Jakarta lebih transparan, lebih berkepastian, lebih akuntabel dan lebih partisipatif,” ujar Ghufron.
Ghufron memandang Heru saat ini memiliki ‘kemewahan’ meninggalkan warisan yang baik bagi warga Jakarta. Dengan begitu, kata dia, Jakarta dapat menjadi wajah pemerintahan yang transparan serta menjadi percontohan kota-kota lainnya di Indonesia.
“Di waktu yang sempit ini ketika Pak Heru menjabat sampai Oktober 2024, ini adalah kemewahan, kesempatan untuk apa? Untuk berikan legacy bahwa Jakarta sebagai wajah Indonesia, sebagai cermin Indonesia bisa pemerintahannya transparan,” tutur dia.
“Bisa pemerintahannya berkepastian, bisa pemerintahannya akuntabel, dan bisa pemerintahannya partisipatif. Kalau udah begini, terbuka, mau ada intervensi apapun tidak akan ‘masuk angin’,” sambung dia.
(Robi)
