Hakim Bakal Konfrontir Keterangan Saksi di Sidang Plate

JAKARTA, LINews – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 bakal mengonfrontir keterangan saksi dalam sidang hari ini, Selasa (8/8/2023).

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan tujuh orang saksi yang telah memberikan keterangan pada sidang, Kamis (3/8/2023) lalu.

Keterangan mereka akan dikonfrontasi dengan kesaksian Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Muhammad Feriandi Mirza.

Para saksi akan memberikan keterangan untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Yohan Suryanto.

Baca juga: Sidang Plate, Saksi Sebut Baru Terbangun 1.795 Menara BTS dari 4.200

“Masih saksi kemarin, ditambah saksi Feriandi Mirza yang kembali diperiksa,” ujar Kuasa Hukum Yohan Suryanto, Benny Daga kepada LINews, Senin (7/8/2023).

Adapun tujuh saksi sebelumnya adalah Kepala Divisi (Kadiv) Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumberdaya Administrasi Bakti sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Gumala Warman dan Kadiv Hukum Bakti yang juga Wakil Ketua Pokja, Darien Aldiano.

Kemudian, Anggota Pokja Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya, Seni Sri Damayanti dan Tenaga Ahli Radio PT Paradita Infra Nusantara, Avrinson Budi Hotman Simarmata.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Project Manager Unit Bakti, Maryulis; Project Director Konsultan Office, Gandhy Tungkot Hasudungan Situmorang; dan Tenaga Ahli Transmisi, Roby Dony Prahmono.

Baca juga: 3 Pejabat Kemenkominfo Jadi Saksi di Sidang Johnny G Plate

Alasan Konfrontasi

Dalam sidang sebelumnya, Hakim Fahzal Hendri merasa ada kejanggalan dari keterangan saksi Maryulis.

Pasalnya, Tenaga Ahli Project Manager Unit Bakti itu tidak bisa menjelaskan maksud komunikasinya dengan Muhammad Feriandi Mirza.

Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp antara Maryulis dan Feriandi Mirza memuat tulisan “keep silent”.

Lantaran tidak bisa menjelaskan hal itu di muka persidangan. Hakim bakal menghadap-hadapkan para saksi.

Baca juga: Jhonny Plate Mulai Lakukan Perlawanan dan Ungkit Arahan Jokowi

Dakwaan

Dalam kasus ini, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan juga menjadi terdakwa.

Para terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam proyek penyediaan menara BTS 4G.

Dalam dakwaan jaksa, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Johnny G Plate disebut Jaksa telah menerima Rp 17.848.308.000. Kemudian, Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Baca juga: Lingkaran Setan Proyek BTS Kominfo yang Dikorupsi

Selanjutnya, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Lalu, Tenaga Ahli Hudev Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400.

Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000. Lalu, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Baca juga: Saksi Ungkap The A Team untuk Atur Proyek BTS Kominfo

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955. Berikutnya, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600.

Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

(Lukman)