JAKARTA, LINews – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan bahwa pihaknya akan berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa UMKM bisa mengakses pembiayaan bukan hanya dari modal kerja tetapi modal investasi.
Teten menyebut, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM tengah memikirkan alternatif pemberian kredit.
“Ya nanti kita bahas bersama OJK. Kami sudah menyiapkan konsepnya sesuai perintah Presiden. Mudah-mudahan bisa segera,” ujar Teten usai meresmikan ASEAN Weekend Market, Jumat (1/9/2023).
Teten menambahkan, dengan adanya credit scoring untuk UMKM bukan berarti usahanya tidak ada aset, tidak ada agunan, dan tidak ada kolateral.
“Tapi kolateralnya bukan dalam bentuk aset. Misalnya kesehatan usaha, kontrak bisnis dan lain-lain,” tuturnya.
“Ini akan mempercepat penyaluran kredit ke UMKM di mana UMKM ga punya aset. Sehingga kalo umkm kita diharuskan pakai kolateral, agunan berupa aset ya pasti mereka ada hambatan,” katanya.
Dengan begitu, upaya-upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan UMKM selain penerapan credit scoring, juga telah diputuskan menghapus kredit macet UMKM.
“Karena ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun masih mengandalkan umkm. Karena itu pak presiden terus mengpush kami. Tentu ini perlu segera direspon OJK. Karena OJK masih menerapkan model konvensional, harus pake agunan,” ucap Teten.
(Ary)
