Bandung, LINews – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin akan mengkaji ulang rencana Pemprov melepas obligasi daerah. Meski menilai Jabar mampu melepas obligasi daerah, namun dia ingin mengkaji ulang rencana itu.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar sebelumnya ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah percontohan untuk menerbitkan obligasi daerah atau salah satu sumber pinjaman jangka menengah/panjang yang bersumber dari masyarakat.
“Apakah perlu nggak? Karena apakah sudah perlu dan cocok? Karena jangan sampai ada masalah di kemudian hari dan dengan tingkat rate relatif (tinggi) 8% cukup tinggi. Apakah perlu seperti itu?” kata Bey, Rabu (20/12/2023).
Menurutnya rencana pelepasan obligasi daerah itu perlu dibahas lebih matang dengan para ahli. Meski dinilai mampu, pihaknya menyakini Pemprov Jabar masih mampu mencari skema pendanaan lain yang lebih murah dan tidak beresiko tinggi.
“Jadi kami juga ingin berdiskusi dengan pihak yang memiliki pemahaman tentang obligasi itu. Apakah sudah saatnya? Dan jumlahnya bagaimana?,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pelepasan obligasi daerah tidaklah mendesak. Apalagi sejauh ini sosialisasi pada masyarakat belum dilakukan sehingga rencana tersebut perlu dikaji ulang.
Lebih lanjut, Bey menerangkan, dana yang didapat dari pelepasan obligasi perlu diarahkan pada proyek yang prioritas dan berdampak besar pada kepentingan masyarakat seperti penyediaan transportasi publik.
“Misalnya obligasi digunakan untuk bangun LRT. Itu produktif tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya rumah sakit, apapun. Karena pendidikan dan kesehatan harusnya cukup dipenuhi dari APBD atau APBN,” tutur Bey.
Bey juga menitikberatkan dampak pelepasan obligasi yang bisa membebani keuangan daerah, meski hitungan APBD Jabar dinilai sanggup mengembalikan dana pada publik.
Bey mengaku, sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan membicarakan rencana tersebut. Dalam pertemuan itu, Bey mempertanyakan urgensi dan prioritas proyek yang akan dibiayai obligasi.
“Kami sudah ketemu (Kemenkeu) dan saya minta bidangnya itu apa? Jangan sampai untuk rumah sakit. Kalau urusan itu harusnya dipenuhi APBD atau APBN. Jumlahnya apakah, kalau masih ratusan miliar. APBD Jawa Barat kan Rp37 triliun. Saya rasa dipertimbangkan betul. Kalau ratusan miliar, lebih baik gunakan APBD,” jelasnya.
“Saya lebih baik berhati-hati jangan dulu diputuskan, tahu-tahu kedepannya ada pendanaan yang lebih murah atau menjadi beban,” tutup Bey.
(Hd)
