Jakarta, LINews – Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, menanggapi Co-kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, yang mengaku kaget Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara presiden boleh berkampanye dan memihak. Afriansyah mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi tersebut.
“Kenapa harus kaget? Memang UU-nya boleh kok, yang tidak boleh itu kan membawa atau menggunakan fasilitas negara,” kata Afriansyah kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Afriansyah mengatakan sampai saat ini Jokowi pun belum menentukan arah dukungannya. Dia mengatakan pernyataan Jokowi itu merujuk kepada menteri-menterinya yang juga turut serta dalam kontestasi pemilu.
“Sampai sekarang kan presiden juga tidak pernah berkampanye sebut 01 02 03, cuma beliau hanya mengatakan menteri-menterinya yang menjadi pejabat publik dan juga politisi, ya silakan saja,” ujarnya.
“Tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara, itu kan sesuai dengan UU,” sambungnya.
Afiransya mengatakan UU yang menjadi dasar pernyataan Jokowi itu dibuat oleh DPR. Selain itu, Afriansyah menuturkan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan pejabat negara yang maju sebagai capres-cawapres tidak wajib mundur.
“Ya kenapa dibuat UU seperti itu, ya kan kalau memang ada conflict of interest-nya. Jadi kita ini kadang-kadang menunjuk diri sendiri juga gitu loh,” jelasnya.
Dia menilai yang disampaikan Jokowi merupakan hal yang wajar. Terkait nepotisme, menurutnya, saat ini nepotisme telah menjadi persoalan di Indonesia sejak lama.
“Tidak ada nepotisme itu. Sekarang ini nepotisme sudah banyak, bukan sudah bangkit, banyak sekali nepotisme, sudah sangat banyak kok. Kecuali kalau belum ada baru. Tau sendiri lah siapa yang nepotisme gitu,” tuturnya.
Sebelumnya, Co-kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said kaget Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi Pemilu. Sudirman mengatakan hal itu berbalik dengan yang selama ini diungkapkan.
“Pertama, saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus. Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? Karena mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu,” kata Sudirman di Jakarta.
Sudirman lantas menyinggung nepotisme. Dia menilai apa yang diucapkan Jokowi itu seolah nepotisme.
“Ya kalau saya nyebutnya nepotisme. Yang mendorong Reformasi 98 itu kan nepotisme yang akut ya, dan sekarang lagi dibangun kembali. Dan kita tak mau menerima itu, kita menolak nepotisme. Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi,” ucapnya.
(Donny)
