Tasikmalaya, LINews – Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang diukur pada suatu Program dan terdiri dari kumpulan tindakan pengerahan Sumber Daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk Barang/Jasa.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 16 Tahun 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien. Terkait dengan kegiatan di dinas DPUTRLH kabupaten Tasikmalaya dengan nama paket Pekerjaan penanggulangan long segment Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan berkala, peningkatan (Long Segment) Rekon sindang reret cidadap.
Sumber Dana Alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 di duga dalam proses lelang terkesan ada penggiringan,
dari 11 peserta hanya 1 peserta yang memasukan Dokumen Penawaran Cv Tri Jaya Mukti jika di lihat dari penawaran yang di masukan oleh Cv Tri Jaya Mukti, nilai pagu terhadap kontrak berkurang di kisaran 0,9 % bahkan hampir mendekati HVS.
diduga kuat dalam pelaksanaam ada kongkalikong dan kedekatan dengan PPTK dari dinas DPUTRLH , dimana jauh dari efisiensi yang di amanatkan dalam perpres tersebut. Selain pada pekerjaan TPT diduga kurangnya pondasi dan pemasangan batu muka sebagian ada yang menempel pada pasangan lama (Excisting). Kemungkinan pengawas dari konsultan pengawasan ada yang bermain denga pihak rekanan sehingga dalam pengawasan seakan tutup mata.Saat awak Media Law investigasi cross chek ke lokasi diduga adanya pasangan yang menympang dari Gambar Bestek yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan. Saat berita diturunkan tidak ada yang bisa dikonfirmasi.
