Mataram, LINews – Kabar dicopotnya Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) disoroti publik. Sejumlah spekulasi merebak ihwal alasan Lalu Gita dicopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, termasuk adanya dugaan muatan politis.
Lalu Gita diganti setelah menjabat selama sembilan bulan sejak 19 September 2023. Hal itu tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.3/2817/SJ perihal undangan pelantikan penjabat gubernur. Dalam surat yang dikeluarkan 21 Juni tersebut, Mendagri akan melantik sebanyak tiga Pj Gubernur untuk Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), dan NTB.
“Dalam rangka pelantikan Penjabat Gubernur provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat,” tulis Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Komjen Tomsi Tohir, Sabtu (22/6/2024).
Menurut jadwal, pelantikan Pj Gubernur NTB baru akan dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024 pukul 15.30 WIB di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.
Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDek) Universitas Islam Negeri (UIN) Ihsan Hamid melihat pergantian Lalu Gita dari dua sisi. Pertama, Ihsan memandang pergantian tersebut sebagai suatu hal yang wajar jika dari sisi manajemen tata kelola birokrasi.
“Kalau dilihat dalam konteks aturan main tata kelola birokrasi, betul itu bisa kita lihat sebagai suatu yang normal. Jabatan yang diangkat begini kan lazim ada rotasi,” kata Ihsan kepada detikBali, Sabtu (22/6/2024).
Namun, Ihsan melihat pergantian tersebut menjadi tidak lazim lantaran dilakukan dalam tahapan menuju Pilkada Serentak 2024. “Ini memunculkan banyak spekulasi karena Pj yang diganti beliau punya hajatan maju di pilgub. Kalau kita lihat dari pembacaan di ruang publik, sulit kita pisahkan dari tafsir adanya muatan politis ini,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Lalu Gita memang aktif melakukan manuver politik untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. Ia bahkan telah mendaftar di sejumlah partai politik sebagai bakal calon gubernur.
Dugaan Agenda Terselubung
Ihsan menilai ada agenda terselubung dari pemerintah pusat dalam proses pergantian ini. Menurutnya, pergantian ini sarat dengan agenda strategis nasional di Pilkada NTB 2024.
“Misalnya menjaga stabilitas di daerah, kemudian agar tidak ada conflict of interest dalam proses tahapan pilkada,” bebernya.
Secara eksplisit, Ihsan menangkap ada pesan lain dari pemerintah pusat dalam rotasi ini.
“Saya berpandangan bahwa ada kepentingan lain dari ‘Istana’ dalam konteks pilkada. Ini nanti akan kita lihat pembuktiannya dari siapa dan seperti apa kinerja Pj Gubernur yang baru dalam satu sampai tiga bulan ke depan,” terangnya.
Pengamat politik itu menilai akan ada pihak yang diuntungkan dalam proses pergantian Pj Gubernur NTB. Khususnya berkaitan dengan figur-figur yang akan bertarung di Pilgub NTB yang akan dihelat 27 November mendatang.
“Kita lihat saja ya, saya meyakini demikian. Ini bagian dari agenda politik Istana. Istana juga terlibat,” terangnya.
Ihsan tak melihat pergantian Lalu Gita didasari atas evaluasi kinerja yang dianggap buruk. “Mutasi atau rotasi ini bukan berdasarkan kegagalan, atau kinerja yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Diganti Pj Gubernur Sumut
Posisi Lalu Gita sebagai Pj Gubernur NTB dikabarkan akan digantikan oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin. “Informasinya digantikan Pj Gubernur Sumut Mayjen (Purn) Hassanudin,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Ibnu Salim, Sabtu (22/6/2024).
Pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru memang bersamaan dengan pelantikan Pj Gubernur dari dua provinsi lain, yakni Sumut dan Sumsel.
Respons Lalu Gita
Lalu Gita merespons keputusan Mendagri Tito Karnavian yang mencopotnya dari jabatan Pj Gubernur NTB. Dia tak kaget atas keputusan itu.
“Kabar yang beredar (diberhentikan) benar adanya. Itu bagi saya hal yang biasa saja tidak mengejutkan,” kata Lalu Gita saat sesi konferensi pers di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (22/6/2024).
Beberapa hari sebelum keputusan pergantian dirinya dibuat, Kemendagri telah menginformasikan hal tersebut kepada Lalu Gita. Lalu Gita tak menampik alasan Kemendagri mengganti dirinya lantaran akan maju di Pilgub NTB 2024.
“Sebelum disebarluaskan, kami sudah diinformasikan. Saya mengakhiri tugas, bukan dicopot, kalau dicopot konotasinya buruk. Ini sehubungan ada rencana untuk maju di kontestasi Pilkada 2024,” ujarnya.
Lalu Gita mengungkapkan ke depan yang akan menggantikannya adalah Hassanudin. Purnawirawan TNI itu diketahui saat ini menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut.
“Iya saya sudah diinformasikan soal pergantian oleh Kemendagri. Bahkan kemarin sudah disampaikan bahwa yang akan menggantikan saya adalah Pj Gubernur Sumut, Pak Hassanudin,” ungkapnya.
Seusai tak menjabat Pj Gubernur, Lalu Gita akan kembali ke jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Dirinya akan berkomitmen mengawal pembangunan NTB di bawah gubernur baru.
“Komitmen saya adalah tetap mengawal pembangunan dan program yang ada. Sembari saya melihat tahapan pilkada,” terangnya.
Lalu Gita mengetahui mengenal Pj Gubernur NTB yang baru, yakni Mayjen Hassanudin. Dirinya sering bertemu dalam agenda-agenda yang digagas pemerintah pusat.
Istana Buka Suara
Istana buka suara perihal pergantian Lalu Gita menjelang Pilkada Serentak 2024. “Iya benar akan ada pelantikan Pj Gubernur baru,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi via telepon, Sabtu (22/6/2024).
Ngabalin telah berkomunikasi langsung dengan Mendagri Tito Karnavian perihal pergantian tersebut. Menurutnya, pergantian Pj Gubernur NTB tersebut dilakukan lantaran Kemendagri berpandangan perlu adanya rotasi karena ada sejumlah Pj Gubernur akan maju di Pilkada Serentak 2024.
“Saya berkesempatan berkomunikasi dengan Mendagri. Beliau menyampaikan seperti itu,” terangnya.
“Pada prinsipnya memang departemen dalam negeri harus melakukan mutasi, rotasi karena ada beberapa pejabat gubernur mau maju jadi calon gubernur, makanya, memang harus dirotasi, terjadi pergantian pejabat,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Ngabalin juga mengaku ada aturan main yang harus dipenuhi jika pejabat gubernur hendak maju berlaga di Pilkada Serentak 2024. “Ini pergantian biasa dan regulasinya begitu,” urainya.
Ngabalin mengatakan tidak ada catatan khusus yang menjadi dasar pergantian Lalu Gita. “Tidak ada (catatan khusus), itu normal saja,” terangnya.
(Why)
