Jakarta, LINews – Polri berencana merekrut bintara kompetensi khusus (bakomsus) lulusan SMK jurusan pertanian. Polri mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyukseskan program pemerintah yakni terkait ketahanan pangan nasional.
“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Irjen Dedi menegaskan dukungan dan komitmen Polri pada visi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Irjen Dedi memerintahkan seluruh Polda, melalui Kepala Biro SDM jajaran, untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.
“Polri mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” Irjen Dedi menekankan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik komitmen Polri ini. Andi berterima kasih atas gagasan Irjen Dedi.
“Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindaklanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ujar Andi Amran yang juga hadir dalam acara dan menyampaikan paparan tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia Emas 2045.
Andi menyebut Indonesia memiliki sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak, dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara superpower dalam hal pangan. Ini merupakan modal besar dan program pemerintah terkait ketahanan pangan akan cepat terwujud.
Andi melanjutkan, untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran. “Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi Amran.
(Jhon)
