Jakarta, LINews – Pemerintah terus menggencarkan program hilirisasi agar dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara. Hilirisasi digeber sejak era kepemimpinan Joko Widodo hingga kini di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Pada periode kedua era pemerintahannya, Jokowi memutuskan melarang ekspor mineral hasil bumi RI dalam bentuk mentah sejak tahun 2020, dimulai dengan bijih nikel. Hal tersebut dilakukan untuk memacu hilirisasi di Indonesia.
Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi fokus dalam program hilirisasi sumber daya alam. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan dari 2014 hingga 2024 jelang akhir masa jabatannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM sudah lebih dari Rp 1.800 triliun.
Jokowi pun menekankan pentingnya hilirisasi untuk menambah nilai dari bahan hasil tambang, terutama di sektor ESDM, sehingga meminta agar kebijakan itu tidak berhenti begitu saja dengan alasan apapun.
Jokowi menyebutkan sudah ratusan tahun Indonesia hanya mengirim hasil tambang, sementara negara lain yang menikmati keuntungan lebih besar karena bisa mengolah.
“Kemudian, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu lagi,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara HUT Pertambangan dan Energi, beberapa waktu lalu.
“Kesempatan kerja malah tercipta di sana, keuntungan malah mereka yang nikmati. Enggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat,” lanjutnya.
Jokowi mengingatkan pentingnya hilirisasi. Ia meminta agar program itu terus lanjut dan tidak berhenti karena alasan apapun.
“Inilah yang sering saya sampaikan pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming. Penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apapun,” ujarnya.
Jokowi lantas menyinggung beberapa smelter yang kini berhasil dibangun di Indonesia. Ia mengatakan sebelumnya para perusahaan tambang tidak ada yang membangun smelter di dalam negeri sehingga Indonesia tak merasakan keuntungan lebih.
“Bayangkan, seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga, sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Itu yang gede sekali. Newmont, Amman, 900 ribu ton konsentrat tembaga yang sekian tahun juga diolah di luar,” tandasnya.
Salah satu program hilirisasi yang dilakukan saat era pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi nikel. Jokowi pun merasa bangga terkait suksesnya program hilirisasi mineral di dalam negeri khususnya nikel.
“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 miliar nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun,” ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur.
Jokowi juga menyinggung kebijakannya menyetop ekspor bijih nikel ke luar negeri. Bukan hanya pro, namun banyak yang tak setuju dengan jalan yang ditempuh Jokowi kala itu.
(Fdy)
