Bandung, LINews – Atas pemberitaan yang telah yang di beberapa media tentang adanya dugaan korupsi dalam pembangunan gedung perkantoran dinas setda Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu, bahkan PPWI prov jawa barat telah melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kejati jabar.
Mengingat pembangunan pusat perkantoran dinas setda kabupaten Pangandaran menelan anggaran APBD sebesar kurang lebih 30 milliar dengan masa kontrak 15 miliar di peruntukan gedung kantor dinas dan 15 miliar untuk alun-alun dan pertamanan.
Hal itu menarik perhatian penggiat anti korupsi Aliansi Rakyat Menggugat ARM untuk terus mengikuti pelaporan PPWI ke kejati jabar.
“Saya sebagai dansatgas anti korupsi jawa barat akan melakukan pelaporan ke KPK dan kejagung bila kasus dugaan ini stuck di kejati” ujar mujahid bangun.
Dari informasi yang di himpun redaksi LINews di lapangan, terlihat ada retakan pada bangunan tersebut, dan sebelum itu pengurugan tanah sempat amblas.
Sampai berita ini di tayangkan kajati jawa barat belum bisa di hubungi untuk di mintai keterangan nya. (Vhe)
