Jakarta, LINews – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dianggap tukang stempel pemerintah oleh salah satu media nasional karena selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarakatan belakangan ini. Dasco dinilai melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus yang terjadi masyarakat seperti mengatasi kisruh pagar laut, antrian LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah, dan surat penundaan rapat anggaran di DPR.
Hal itu dibantah oleh aktivis 98 ITB Bandung Khalid Zabidi yang justru mengungkapkan langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.
“Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada,” kata Khalid Zabidi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).
Dia menjelaskan terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyatakan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasan di DPR.
“Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detail dan berhati-hati,” ujar Khalid Zabidi.
Di sisi lain, Khalid mengatakan Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.
“Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.
Sementara itu, Ahli Komunikasi Krisis dari Universitas Pancasila Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini. Menurutnya, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis. Dia mencontohkan saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam.
“Dalam kasus kenaikan ppn dari 11 persen ke 12 persen dasco dan anggota komisi XI bernegosiasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12 persen hanya teruntuk barang mewah saja. Kemudian dalam kasus pagar laut, di mana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki,” kata Sudarto.
Dia menjelaskan Dasco tegas menyatakan pagar laut harus dicabut. Kemudian Dasco memimpin Anggota Komisi 8 DPR Panja Haji untuk menurunkan tarif haji bernegosiasi dengan pemerintah, sehingga tarifnya pun bisa diturunkan.
“Begitu juga pada krisis tabung Gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi Gas Elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas. Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah Dasco dapat sebagai mitigasi krisis. Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik. Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai Pemadam Krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat,” tutupnya.
(Mln)
