Magelang, LINews – Pemerintah tak bisa digertak-gertak. Kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak akan lulus.
Karena retreat yang diikuti oleh kepala daerah merupakan kegiatan yang wajib dan tentu saja dinilai.
Karena itu, kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak lulus. Pemerintah menyatakan bahwa tidak akan sama kepala daerah yang bergabung sejak awal dan yang bergabung pertengahan jalan.
Ketegasan itu disampaikan Mendagri menjawab adanya kepala daerah yang tak ikut retreat.
Seperti halnya kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Atas perintah Megawati Soekarnoputri mereka diminta tak ikut retreat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).
Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.
“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk,” katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.
55 Kader PDI-P Segera Ikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat.
“Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya,” imbuhnya.
Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung,” ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.
“Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu,” lanjutnya.
(Ary)
