Bogor, LINews – Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) Fauka Noor Farid, angkat suara soal adanya beberapa kepala daerah yang tak ikut retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Mantan Anggota Tim Mawar itu menilai apa yang dilakukan para kepala daerah terpilih dari PDIP itu merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan.
Fauka Noor Farid menjelaskan setiap kader partai yang terpilih menjadi kepala daerah sudah bukan lagi milik partai, melainkan milik pemerintah dan masyarakat.
“Setiap kepala daerah kalau sudah menjadi bupati, wali kota atau gubernur, itu berada di bawah naungan Kemendagri, milik masyarakat bukan milik partai lagi,” katanya, Senin (24/2).
Tak hanya itu, setiap kader atau anggota partai saat terpilih menjadi kepala daerah dia wajib mengikuti aturan negara.
“Memang orang partai, tetapi kalau sudah menjadi kepala daerah dia sudah jadi pejabat negara, harus ikut aturan negara, gak bisa bilang gak ada aturan atau undangan-undangnya,” ujarnya.
Meski kepala daerah terpilih merupakan kader partai, sambung Fauka Noor Farid, dia mengingatkan jika mereka dipilih oleh rakyat.
“Begitu kader partai menjadi pejabat negara, dia berada di bawah naungan Kemendagri. Ingat, mereka dipilih oleh rakyat bukan cuma PDIP saja. Gaji mereka itu dari rakyat, pertanggungjawaban mereka itu ke rakyat dan mereka akan dituntut oleh rakyat,” tegasnya.
Di mata Fauka Noor Farid, retret kepala daerah di Akmil Magelang memiliki tujuan yang baik, di mana mereka nantinya akan saling kenal dengan para kepala daerah lain di wilayah lain.
“Retret ini kan tujuannya bagus, saling kenal, biar ada kebersamaan, jadi saat tugas nanti kan enak koordinasinya kalau sudah saling kenal, itu kan salah satu tujuannya dan ini hal yang baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, lewat retret itu juga para kepala daerah diberikan wawasan tentang maksud dan tujuan, seta visi misi presiden selama lima tahun ke depan untuk masyarakat.
“Jadi, para kepala daerah ini nantinya bisa lebih cepat memahami dan menangkap visi misi presiden untuk masyarakat, sehingga mereka bisa ikut andil dalam mensejahterakaan warga,” bebernya.
Tak berhenti sampai di situ, retret kepala daerah juga menjadi salah satu sarana menumbuhkan jiwa militansi kepada para kepala daerah.
“Kalau kepala daerah militansinya kuat, dedikasi untuk warganya kuat dan tanggung jawabnya kuat, saya yakin para kepala daerah akan berjalan lurus membela dan memenuhi kebutuhan rakyatnya di daerah masing-masing,” tegasnya.
Fauka Noor Farid pun sangat menyayangkan instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya agar tidak ikut di retret kepalada daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Alasannya kan katanya hal itu tidak ada aturannya, tidak ada undang-undang, ya jelas gak bisa seperti itu dong! Karena begitu kader mereka dilantik menjadi kepala daerah dia sudah jadi pejabat negara, di bawah presiden, jadi harus taat dan tunduk kepada negara bukan kepada ketua umum partai,” tutupnya.
(Red)
