Proyeksi Megaholding Danantara Pengelola Rp14.000 Triliun aset BUMN, Pusat Pertumbuhan atau Bakal Jadi Ladang Korupsi?
Law-Investigasi, Presiden Prabowo mengenalkan konsep Danantara. Mulanya ini dikonsepsikan sebagai badan yang menaungi BUMN. Badan ini diyakini bakal menggantikan Kementerian BUMN yang terlalu birokratis. Badan ini didaku akan menjadi induk dari superholding ala Temasek. Setidaknya, itu yang dipahami publik. Nyatanya, saat diresmikan oleh Presiden Prabowo pada Senin (24/2/2025) badan yang bernama resmi Badan Penyelenggara Investasi Dana Aganata Nusantara (BPI Danantara) ternyata fungsinya tak lebih kepada SWF yang bakal mengelola aset dan investasi BUMN. Setidaknya aset senilai Rp14.000 triliun yang bakal terlibat di badan ini.Namun, punggawanya ternyata tak lebih merupakan pindahan dari Tim Sukses Prabowo-Gibran.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Astacita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Meskipun demikian, Amin menyebut setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Hal ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan.
“Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas,” ujar Amin kepada Law-Investigasi, Selasa (25/02/2025).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional. Amin menambahkan Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas.
Kemajuan di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan misi Astacita.
“Lahirnya Danantara adalah momentum penting untuk memperkuat ekosistem BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap pengelola Danantara dapat bekerja keras, profesional, dan inovatif dalam menjalankan mandat besar ini,” ujar Amin.
Dengan nilai aset yang diproyeksikan lebih dari 900 miliar dolar AS, Danantara digadang-gadang sebagai salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia. Lembaga ini akan berinvestasi di sektor strategis seperti energi hijau, infrastruktur, dan industri manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019 ini menegaskan Komisi XI DPR akan mengawasi kinerja Danantara agar tetap akuntabel dan transparan.
“Setiap keputusan investasi harus berbasis kajian yang matang dan jelas manfaatnya bagi rakyat. Kita tidak ingin ada kasus seperti 1MDB di Malaysia yang justru merugikan negara,” tegasnya.
Resistensi Pasar
Lahirnya Danantara sebagai lembaga yang akan mengelola dana BUMN ini menghadirkan mimpi sebuah superholding yang akan bekerjad alam dua aras, ivestasi dan operasional holding. Jika melihat dalam struktur BPI, dua sektor ini akan digarap secara paralel. Mimpi dari pembentukan badan ini tentunya adalah memiliki superholding BUMN ala Temasek milik Singapura. Danantara diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonoi baru, dengan meningkatkan efisensi dan efektifitas BUMN.
Namun, minimnya sosialisasi mengenai Danantara ini, ditambah lagi rilisnya yang terkesan serna mendadak. Walhasil, kemunculannya justru lebih memantik keraguan dan kecemasan. Pasar pun merespon negatif peluncuran badan ini. Mantan Sekteratis BUMN Said Didu menilai dari simpang-siurnya Danantara, tidak mengherankan ketika tingkat kepercayaan pasar terhadap perusahaan pelat merah merosot tajam, bahkan sebelum peluncuran. Adapun harga saham bank negara year to date di bursa turun serempak. Mulai dari BNI turun 8,59 persen, Bank Mandiri terjun ke 16,07 persen dam BRI melemah 4,75 persen. Di sektor lain, nilai saham BUMN seperti PT Semen Indonesia Tbk pun melorot 22,49 persen.
Ditambah, IHSG terkoreksi negatif saat peluncuran Danantara. Adapun IHSG ditutup melemah pada level 6.749,60 atau minus 0,78 persen dibanding penutupan perdagangan pada akhir pekan sebelumnya. Rinciannya ada 351 saham melemah dan 218 saham stagnan. Belum lagi, sejumlah emiten dari BUMN juga anjlok saat Danantara diresmikan. BNI ditutup turun 2,33 persen atau 100 poin di level 4.200 pada perdagangan terakhir. Juga, saham Bank Mandiri yang turun 0,99 persen atau 50 poin ke level 5.025.
“Sinyal pasar in bisa menjadi sinyal yang tidak baik sekaligus kekhawatiran soal risiko ekonomi dan politik dari Danantara,” kata Said Didu.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola menilai dana besar berada di bawah kendali Danantara. Sebagai badan yang didorong sebagai pengelola modal terbesar di Indonesia, BPI Danantara diproyeksikan akan dapat mengelola aset hingga US$ 900 miliar atau sekira Rp 14,715 triliun. Namun, di awal operasinya, BPI Danantara akan mengelola dana sebesar Rp 300 triliun. Pada tahap ini, kata dia, dana sebesar triliunan rupiah itu berasal dari hasil efisiensi atau pemangkasan anggaran beberapa lembaga pemerintahan, baik kementerian maupun pemerintah daerah, termasuk lembaga yang secara langsung bertanggung jawab pada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Dia mewanti-wanti pembiayaan Danantara bakal digunakan untuk menjalankan 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya proyek yang berkaitan dengan hilirisasi tambang seperti: nikel, bauksit, tembaga, kilang minya, petrokimia, serta proyek energi baru dan terbarukan. Selain proyek hilirisasi tambang, kucuran juga digunakan untuk pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, produksi pangan dan protein serta akuakultur.
Kredibilitas, Oligarki dan Potensi Ladang Korupsi
Darmadi berharap Danantara dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berintegritas serta mampu membawa Indonesia ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, Darmadi meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus independen dan jangan diintervensi secara politik. Hal demikian dikatakan Durmadi demi mencegah nasib Danantara seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
“Makanya, nanti intervensi politik ini enggak boleh ada lagi dalam Danantara ini,” imbuhnya.
Diketahui, 1MDB didirikan di Malaysia semasa kepemimpinan Najib Razak. Lembaga itu awalnya dibentuk sebagai badan investasi demi menumbuhkan perekonomian Negeri Jiran. Belakangan, terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana 1MDB yang menyeret Najib Razak dalam kasus korupsi. Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan persoalan 1MDB akibat intervensi politik sehingga muncul kerugian negara akibat pengelolaan dana.
“1MDB itu, kan, juga ada intervensi politik. Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga begitu, kan,” ujarnya.
Legislator Dapil III Jakarta itu berharap pemerintahan menjaga Danantara dari intervensi politik dan meminta politikus tidak merecoki kerja lembaga tersebut.
“Jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” ujarnya.
Dia mengatakan Danantara seharusnya bisa dikelola seperti Temasek di Singapura yang tak terkena intervensi politik.
“Kalau seperti di Singapura, kan, semuanya serba bagus, Jadi bersih, tidak parasit, dan tidak koruptif,” katanya.
Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebab, ujar Darmadi ini akan menentukan eksistensi badan baru tersebut akan menjadi malaikat atau monster bagi bangsa ini.
“Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster,” ujarnya.
Adapun merujuk revisi UU BUMN, persisnya pada Pasal 71, disebutkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan, Badan Pemeriksa Keuangan hanya dapat berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN jika ada permintaan dari alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
Potensi korupsi karena lemahnya pengawasan ini besar terjadi. Sebab, Alvin bilang sejumlah skandal korupsi di BUMN yang masih terjadi bisa dilihat pada dua dimensi, yakni korupsi politik dan korupsi manajemen.
“Korupsi yang terjadi di BUMN marak terjadi karena ketiadaan usaha untuk mencegah korupsi politik terjadi, seperti pengaturan dan pengendalian konflik kepentingan, pelibatan masyarakat secara partisipatif, independensi badan pengawas dan komisi antikorupsi,” ucap dia.
Di sisi lain, potensi korupsi manajerial bisa dilihat dari ketiadaan dokumen cetak biru yang memulai bisnis proses yang bisa diakses oleh masyarakat. Padahal cetak biru Danantara penting untuk mengetahui soal apa saja yang bakal dilakukan Danantara, mulai dari investasi hingga pengelolaan aset BUMN.
“Misalnya dalam cetak biru atau Rencana Kegiatan Anggaran, baik jangka menengah dan jangka panjang harus membuat orientasi keberlanjutan, bukan untuk profit semata, bahkan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Kaidah-kaidah environment, social, governance perlu diformulasi dengan mempertimbangkan model investasi yang tidak hanya padat modal, tapi memberikan kebermanfaatan bagi rakyat,” kata dia.
Pengelolaan Danantara yang beririsan dengan BUMN, kata Alvin perlu diatur dan mendapat perhatian serius. Semisal PLN yang mengelola PSO untuk ketenagalistrikan. Sebab akan fatal saat terjadi kesalahan dalam orientasi bisnis dan pengelolaannya akan menimbulkan kerugian. Ujung-ujungnya berakibat pada hilangnya aset negara.
“Kami menilai peluncuran Danantara seabgai sebuah peluang sekaligus tantangan. Namun, jika pemerintah dan Danantara tidak menyelesaikan masalah mendasari seperti penegakan integritas dan pelibatan publik secara pro-aktif, maka berpotensi terhadap buruknya tata kelola dan indikasi korupsi di masa mendatang,” ujar dia.
“Investasi yang besar perlu diimbangi dengan standar nilai integritas yang tinggi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak bisa diabaikan. Karena prinsip ini adalah pondasi dalam membangun kepercayaan bagi iklim investasi yang berkelanjutan,” ia menambahkan.
Mantan Sektretaris BUMN Said Didu mengatakan Prabowo Subianto mengambil risiko dengan membentuk Danantara. Sebab, ini menjadi preseden bahwa presiden ingin melakukan penswastaan BUMN. Sebab, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang disahkan pada 4 Februari 2025 menyebutkan Danantara akan menguasai 99 persen saham perusahaan negara. Adapun sisanya dipegang Kementerian BUMN. Secara garis besar, tugas Danantara adalah mengelola semua aset BUMN, termasuk dividen yang selama ini menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut Said Didu, dengan menempatkan Danantara langsung di bawah kekuasaan eksekutif, Prabowo tidak akan kesulitan memanfaatkan perusahaan negara untuk kepentingan di luar kepentingan publik. “Dana bukan dikembangkan untuk investasi dan kepentingan publik yang urgent, tapi bisa saja digunakan untuk membiayai program prioritas Prabowo semisal proyek makan gratis dan pembentukan pasukan pertahanan militer yang baru,”ujar Said kepada Law-Investigasi, Kamis (27/2/2025).
Said Didu bilang Danantara bakal lebih mirip dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga pengelola investasi Malaysia, alih-alih Temasek. Sebab, badan investasi Singapura itu bertumpu pada kelebihan dana pemerintah, yang nantinya digunakan untuk investasi dengan profit besar. Sedangkan, 1MDB memakai asetnya untuk agunan demi menggaet nvestasi.
“Skema ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Risiko utang di masa depan akan sulit dihindari jadinya,” ujar Said.
Sementara itu, pejabat Danantara seperti Rosan hingga Erick Thohir belum menanggapi respons soal kekhawatiran potensi konflik kepentingan. Namun, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu menilai rangkap jabatan Rosan merupakan bagian dari strategi konsolidasi BPI Danantara, yang ditujukanmempercepat masuknya investasi strategis dan kebijakan hilirisasi.
“Pak Rosan berada di situ (Danantara) sebenarnya ini merupakan suatu strategi konsolidasi yang cepat. Jadi beliau juga yang paham, selama beliau berada di Kementerian Investasi, selama beliau sebagai Menteri Investasi, beliau paham strategi investasi hilirisasi di mana yang mau masuk,” kata Todotua di Jakarta pada Kamis.
Pernyataan Todotua ini mirip dengan pernyataan Rosan sesaat didapuk menjadi pejabat Danantara. Dia tidak ambil pusing soal isu rangkap jabatan dirinya di kabinet sehingga tidak akan mundur dari jabatannya.
“Justru akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depan,” katanya yang merujuk jabatannya sebagai menteri bakal mempermudah kinerjanya di Danantara.
Perlu menjadi masukan untuk Presiden Prabowo, besarnya dana yang bakal dikelola oleh Danantara ini mestinya dibarengi dengan mekanisme dan instrumen pengawasan yang memadai dan kredibel. Kesan tiba-tiba dan dipaksakan dalam proses pembentukan badan ini mestinya tak perlu terjadi, jika Prabowo bijak menyikapi polemik di awal pemerintahannya. Apalagi, kemudian diketahui, dana awal Danantara justru berasal dari efisiensi anggaran yang tengah memantik polemik panas. Bahkan, berpotensi mengganggu kinerja kementerian dan lembaga.
Pilihan Prabowo yang menempatkan orang yang secara politik dekat dengannya, meskipun memiliki latas belakang bisni dan investasi. Tetap saja, memunculkan penilaian bakal terjadi oligarki baru dalam manajemen Danantara. Ditambah, nyaris seluruh personel inti dari badan ini juga merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Gibran 2024. Publik bahkan tak perlu googling untuk mengetahui latar belakang dan orientasi politik personal yang ada di badan ini.
The show must go on, lembaga ini sudah diresmikan. Meskipun, musykil untuk mengehentikan ataupun mengubah total struktur badan ini. namun, Prabowo bisa memberikan perhatian lebih dengan, misalnya, memberikan target jangka pendek 100 hari sebagai bahan evaluasi. Reaksi negatif pasar, bisa dijadikan parameter awal. selain tentu saja upaya untuk memilih dan memilah personal yang akan diberi kepercayaan.
