Tapsel, LINews – Setelah viral dengan beredarnya vidio melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Puskesmas Pintu Padang beberapa waktu lalu di semua media sosial termasuk facebook, IG, tiktok hingga X, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dengan melalui hasil proses pemeriksaan Inspektorat akhirnya melakukan tindakan tegas kepada tiga pejabatnya.
Tindakan tegas yang di sidak itu tidak hanya kepada Kepala Puskesmas (Kapus) Pintu Padang tapi juga kepada satu orang Kabid di Dinas Pendidikan dan satu lagi di Dinas Perdagangan. Selain memecat tiga pejabatnya itu dari jabatannya, Gus Irawan Pasaribu juga akan terus bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.
Hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu usai berkunjung ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (28/4/2025).
“Begitu saya perintahkan Inspektorat untuk memeriksanya, saya berhentikan Kepala Puskesmas itu karena sebelumnya juga ternyata orang ini sering bermasalah. Temuan saya di situ bahwa Kab Tapsel sudah UHC (unviersal health coverage) gitu ya. Mendeklarasikan bahwa dengan KTP bisa berobat gratis, eh, ternyata di sana masih ada yang bayar,” terangnya.
“Nanti kita lihat, kita akan dalami terus ini. Itu juga ketemu di sektor pendidikan. Saya terinformasi bahwa ada kepala bidang di Dinas Pendidikan mengancam. Motifnya dia mengancam Kepala Sekolah (Kasek) agar menarik duit kalau mau bertahan kasi setoran. Ini juga sudah diberhentikan, selevel Kepala Bidang (Kabid). Lalu ada juga Kebid di Dinas Perdagangan, ini main-main di iyuran-iyuran pasar. Kalau untuk yang namanya fraud, penyelewengan, menyangkut uang, itu nggak ada maaf, tidak ada, mohon maaf ya karena itu sangat merusak, ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” katanya tegas.
Gus Irawan Pasaribu juga menyatakan tindakan terhadap indisipliner ini akan terus dilakukan. Bahkan ketika ditanya jika berhubungan dengan kerabatnya, saudara atau bagian dari keluarga, atau juga titipan keluarga pejabat.
“Mohon maaf misalnya dengan keluarga, ya saya pegang teguh “Dalihan na tolu”, tapi dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, nggak ada. Aduh mohon maaf, nggak akan ada dispensasi. Saya hanya bisa sampaikan, nggak bisa ditervensi lah,” tuturnya.
Mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini mengakui setelah dua bulan bertugas di Kab Tapsel dan melihat lebih jauh ke dalam ada banyak hal yang harus diperbaiki. Apalagi di salah satu visi-misi untuk Kab Tapsel yang disebut Panca Cita adalah reformasi birokrasi.
“Ini ternyata temuan saya itu, sudah menyangkut sikap mental. Sikap mental dan juga sistem internal control masih lemah.”
“Karena itu saya banyak berdiskusi, misalnya ini sedang ada audit BPK. Mereka Ramadhan lalu sudah masuk untuk Interim Audit, kemudian datang lagi 14 April ini. Saya banyak berdiskusi dengan mereka. Apa yang mereka temukan dan yang saya temukan mirip. Sistem internal control kita sangat lemah,” kata dia. “Hari ini [Senin 28/4/.2025] saya ke BPKP, karena saya sedang berpikir untuk melakukan review dan ingin memperbaiki sistem internal control tadi itu,” jelasnya.
Gus Irawan bicara lebih tegas bahwa tindakan pemecatan yang dilakukan itu sudah diumumkan sebelumnya bahkan di hari pertama memimpin apel pegawai di Kantor Bupati Tapsel.
“Saya sudah sampaikan bahwa warisan APBD yang ada itu sebetulnya, kalau penghematan sih tidak terlalu membebani karena itu kan menggeser anggaran ke sektor yang lebih prioritas. Meskipun memang pengurangan terjadi dari transfer dari pusat ke daerah, DAU, DAK berkurang di Tapsel Rp113,5 miliar,” tuturnya.
Karena hal ini sudah menggerus APBD sampai Rp200 miliar serta pengurangan DAK-DAU Rp113 miliar lebih maka total mencapai Rp313,5 miliar, yang membuat belanja modal termasuk belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat minim.
“Karena itu saya sampaikan jangan ada mark up apalagi yang fiktif, itu sama sekali tidak dapat ditolerir. Saya juga mengajak seluruh ASN di Tapsel yang berjumlah 7.000 separuh PNS dan separuhnya lagi P3K untuk mengkompensasi minimnya belanja Infrastruktur, di 2025 ini kita tingkatkan kualitas pelayanan birokrasi,“ paparnya.
(Hotmatua)
