Bogor, LINews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Mahkamah Agung (MA) menggelar pelatihan hakim di bidang agraria di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Harapannya, hakim memiliki pengetahuan yang luas mengenai isu agraria.
“Harapan buat para peserta tentu memiliki kapasitas yang lebih lengkap lagi. Karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus hukum di Indonesia yang terkait pertanahan dan tata ruang,” kata Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada wartawan usai membuka acara, Rabu (2/10/2024).
AHY mengatakan pelatihan tersebut pertama kali digelar bekerja sama dengan MA. Tujuannya agar masalah Pertanahan bisa terselesaikan dengan baik.
“Ini untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan kegiatan bersama, sebuah bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dan Mahkamah Agung. Dengan tujuan untuk memberikan pelatihan, sertifikasi, yang tujuannya menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai urusan isu-isu termasuk penyelesaian dan konflik dalam urusan pertanahan dan tata ruang,” ungkapnya.
Pelatihan tersebut merupakan gelombang pertama, yang diharapkan akan terus berlanjut. Salah satunya untuk menyamakan persepsi terkait masalah agraria.
“Insyaallah berbagai permasalahan dan kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik sesuai pemahaman bersama dan persepsi yang mungkin selama ini masih ada yang berbeda di antara kita,” terangnya.
Sebab menurut AHY, biasanya masalah perbedaan persepsi bisa membuat masalah semakin berkepanjangan dan kompleks. Dia berharap pelatihan tersebut bisa membawa keadilan.
“Karena biasanya masalah definisi, persepsi yang berbeda itu sering kali membuat masalah berkepanjangan, makin kompleks. Dengan inisiatif ini, saya rasa akan sangat baik buat kita semuanya. Buat masyarakat terutama pencari keadilan akan bisa dihadirkan benar apa yang mereka harapkan,” bebernya.
Terpisah, Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengatakan untuk pelatihan saat ini berjumlah 80 peserta. Dengan 61 hakim dari peradilan umum dan 19 dari peradilan tata usaha negara.
“Harapan saya ke depan ini terus berlanjut. Karena kalau peradilan umum saja, kalau satu orang hakim ada di satu pengadilan, harus ada 416,” kata dia.
“Mudah-mudahan hakim kita cukup mendapatkan pengetahuan yang sama, pekerjaan yang sama. Khususnya dari para narasumber tata ruang dan pertahanan,” lanjutnya.
(Aj)
