Jakarta, LINews – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Dalam arahannya, Airlangga meminta para kepala daerah untuk merespons penyebaran varian virus COVID-19 baru BA.4 dan BA.5.
Airlangga menjelaskan varian baru dapat menular dengan cukup cepat, meski diperkirakan tidak akan menimbulkan kenaikan signifikan pada tingkat rawat inap dan kematian. Untuk itu, setiap daerah diminta untuk mengantisipasi terjadinya puncak kasus dari varian baru ini. Terlebih Presiden Joko Widodo telah meminta agar proses vaksinasi dosis 3 dipercepat.
“Jumlah vaksin kita masih banyak sekitar 40 juta dalam stok sampai akhir tahun, dan 70 juta lagi yang akan dikirim. Diharapkan Dosis-3 akan didorong, khususnya di beberapa provinsi yang tingkat capaiannya masih rendah,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
Terkait vaksinasi dosis 1, kata Airlangga, masih terdapat 2 provinsi yang cakupannya masih rendah (<70%), yaitu Papua (33,8%) dan Papua Barat (63,7%). Sementara itu, vaksinasi dosis 2 masih perlu diakselerasi di beberapa daerah dengan cakupannya di bawah 70%. Beberapa di antaranya, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Airlangga menambahkan realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 mencapai Rp 95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp 455,62 triliun. Dari jumlah tersebut, tercatat realisasi klaster program Penanganan Kesehatan sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 14,83 triliun (8,3%).
Adapun efektivitas upaya Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dikatakan Airlangga telah membuat aktivitas perekonomian meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, perekonomian nasional tumbuh 5,01% (yoy).
“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menyebutkan kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Airlangga menyampaikan terdapat 21 provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (3%+1%). Adapun provinsi yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak telah terjadi di 18 provinsi dan 190 kabupaten/kota. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap, serta mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan desinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.
Terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan implementasi jangka pendek melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan dan difokuskan pada 35 wilayah prioritas di 2021.
Untuk jangka menengah, pemerintah akan mengutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.
“Sekarang sedang di-update data social registry yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” tutup Airlangga. (Robi)
