Law-Investigasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan mengumumkan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI (RJA DPR). Kasus yang diduga terjadi tahun 2020 ini ditengarai merugikan negara Rp 120 milyar. Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, temasuk Sekjen DPR RI. Meski demikian, KPK belum juga menetapkan tersangka. KPK juga belum mengagendakan untuk memeriksa petinggi DPR RI. KPK harus berani mengungkap aktor utama dari rangkaian dugaan korupsi ini.
Dilihat dari luar, pabrik bernama PT Dwitunggal Bangun Persada ini kosong melompong saat jam siang yang biasanya waktu produktif. Pintu depan pabrik dibiarkan terbuka sedikit dan tak terlihat aktivitas kendaraan bongkar-muat barang. Sedangkan, aktivitas pabrik lain yang bersebelahan dengan Dwitunggal terlihat sibuk oleh pekerja yang mondar-mandir memuat barang dengan alat berat.
Begitu menengok ke dalam, tampak ada tiga orang yang bergelut dengan pekerjaannya, ada yang memahat kayu, sisanya lagi semacam memoles barang jadi olahan kayu. Di lantai atas pabrik yang merupakan bagian back office terlihat hanya ada beberapa karyawan. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri Sentul, Bogor, ini bergerak di bidang furnitur yang menjadi pemenang tender kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR di kompleks Ulujami dan Kalibata, Jakarta Selatan.
PT Dwitunggal Bangun Persada adalah salah satu perusahaan yang memenangi tender pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR (RJA DPR) tahun anggaran 2020. Penyidik KPK mengendus adanya praktik korupsi dalam proyek itu. Bancakan diduga terjadi pada medio 2020, kala itu Dwitunggal Bangun Persada dipimpin oleh Juanda Hasurungan Sidabutar selaku direktur utama. Dalam proses penyidikan, Juanda menjadi satu di antara tujuh orang yang dicegah bepergian ke luar negeri.
Pada saat KPK menyambangi pabrik milik Juanda pada awal Maret 2024, penyidikan korupsi kasus ini diumumkan pada akhir bulan sebelumnya. Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan total nilai proyek yang sedang diusut KPK berkisar Rp120-an miliar. Jika merujuk pada LPSE DPR periode 2020, ada empat proyek yang jika dijumlahkan menyentuh angka Rp121.420.925.200. Selain proyek yang dimenangkan perusahaan Juanda, ada pula pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu¬jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000 dengan HPS sebesar Rp 9.962.630.700. PT Hagita Sinar Lestari Megah keluar sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700.
Lain itu, ada pengadaan kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp 37.744.100.000 yang dipatok nilai HPS-nya sebesar Rp 37.741.324.500. Dalam tender ini, PT Haradah Jaya Mandiri terpilih dengan penawaran harga sebesar Rp36.797.807.376. Terakhir, terdapat pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000 dengan nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini dimenangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp32.863.600.000.
Selain itu, KPK juga mengumumkan 7 orang yang dicekal ke luar negeri. Selain Juanda Sidabutar, Asep mengonfirmasi ada enam orang lainnya yang masuk daftar cekal pihak Imigrasi atas permintaan KPK. Mereka adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati, Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya dan Edwin Budiman, pihak swasta.
“Pencegahan ini sebagai upaya untuk menguatkan proses penyidikan, termasuk meminimalisir adanya upaya menghilangkan barang bukti dan hal tidak diinginkan lainnya yang menghambat penyidikan,” kata Asep yang belum menjawab jelas siapa saja tersangka kasus ini.
Yang jelas, kata dia, KPK sedikitnya sudah melayangkan surat pemeriksaan kepada puluhan saksi sepanjang Maret ini. Ditambah, katanya, dalam kasus ini tersangka berpotensi lebih dari dua orang yang melibatkan pihak Setjen DPR, BURT DPR hingga pihak vendor. Sementara itu, kabar soal Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR, Hiphi Hidupati, juga sudah mengemuka.
Adapun lebih rincinya, berikut saksi-saksi yang dipanggil penyidik: Erni Lupi Ratuh Puspasari (PNS Setjen DPR RI /Staf Setkom VI); Firmansyah Adiputra (PNS Setjen DPR RI (Pemelihara Sarana dan Prasarana / Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Kalibata DPR RI TA 2020); Moh Indra Bayu (PNS Setjen DPR RI (Analis Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang dan Jasa); Masdar (PNS Setjen DPR RI / Pengadministrasi Umum / Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Kalibata DPR RI TA 2020); Mohamad Iqbal (PNS Setjen DPR RI (Pemelihara Sarana dan Prasarana / Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Ulujami DPR RI TA 2020); Muhammad Yus Iqbal (Kabag Risalah Persidangan I DPR RI, tanggal 1 Juli 2019 s.d sekarang); Rudo Rochmansyah (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPR RI 2019-2021); dan Satyanto Priambodo (PNS Setjen DPR RI / Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma DPR RI)
Kemudian, beberapa ASN dan pihak swasta juga dipanggil sebagai saksi, mereka adalah: Saepudin (PNS Setjen DPR RI/Analis Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2019-2020); Sri Wahyu Budhi Lestari (PNS Setjen DPR RI /Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa); Sutrisno (PNS Setjen DPR RI/Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa); Syamsul Hadi (PNS Setjen DPR RI (Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Ulujami DPR RI TA 2020); Tomy Susanto (PNS Setjen DPR RI); Usman Daryan (Pemelihara Sarana dan Prasarana Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI Tahun 2012- sekarang); Wildan (PNS/Kasubbag Admin dan Logistik Pamdal DPR RI); Adhar (Direktur PT Haradah Jaya Mandiri); Adung Karnaen (Direktur Utama PT Alfriz Auliatama); dan Andi Wiyogo (Swasta).
Teranyar pada 18 Maret 2024, penyidik memanggil 6 saksi, di antaranya mantan karyawan jenama elektronik Samsung, Aramdhan Omargandjar; Budi Asmoro (Direktur Utama PT Wahyu Sejahtera Berkarya); Andri Wahyudi (Freelancer Koordinator Pengawas Lapangan RJA Ulujami-PT Sigmabhineka Konsulindo (Tahun 2020); Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet); Anita Emelia Simanjuntak (Ibu Rumah Tangga); dan Ariel Immanuel A M Sidabutar (Direktur PT Abbotindo Berkat Bersama).
Untuk nama yang terakhir disebut berdasar penelusuran Law-justice adalah putra dari Juanda Sidabutar. Perusahaan Abbotindo Berkat Bersama yang menempatkan Ariel Immanuel sebagai direktur tersebut merupakan perusahaan furnitur yang terafiliasi dengan PT Dwitunggal Bangun Persada. Lokasi dua perusahaan anak-bapak ini juga berdekatan yang berlokasi di kompleks industri yang ada di Sentul, Bogor.
