Jakarta, LINews — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko mengungkap alasan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengurusi proyek lumbung pangan atau food estate.
Joko mengatakan pemerintah butuh sumber daya manusia (SDM) terampil untuk membuka lahan di lokasi sulit. Kemenhan membawahi TNI yang punya prajurit-prajurit terlatih.
“Maka di mintalah salah satunya Kemenhan untuk melakukan penetrasi, untuk menyiapkan. Karena enggak mudah kalau kita melihat situasi di lokasi dan geografisnya. Kalau diminta warga atau petani belum tentu,” kata Joko, Senin (21/8).
Joko menjelaskan proyek ini dibuat untuk merespons keadaan pascapandemi. Kala itu, rantai pasok bahan pangan tersendat dan sejumlah negara krisis pangan.
Jokowi, ucapnya, ingin membangun lumbung pangan di berbagai daerah. Bahan pangan yang diproduksi pun menyesuaikan daerah masing-masing.
“Memang ada situasi di mana bahwa ada lahan gambut salah satunya di Gunung Mas yang memang butuh waktu, proses dari lahan gambut untuk bisa menjadi lahan produktif,” ujarnya.
Dia membantah anggapan PDIP soal food estate menjadi proyek mangkrak. Menurut Joko, pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut.
“Kalau dibilang ini setop, ya enggak setop juga. Bahwa kritik dari Sekjen PDIP itu menjadi masukan yg bagus sekali dari komponen pemerintah untuk kita kembali melihat evaluasi food estate,” ucap Joko.
Sebelumnya, proyek food estate menyulut debat antara PDIP dengan Gerindra. PDIP menilai food estate gagal.
Gerindra membela proyek itu lantaran ketua umum mereka -Prabowo Subianto-menjadi salah satu penanggung jawab proyek tersebut.
“Mohon maaf, mungkin kalau menterinya bukan Pak Prabowo, mungkin tidak ditunjuk juga,” kata Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Selasa (22/8).
(Bayu)
