Bandung, LINews – Asdep Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam M. Saleh Nugrahadi memimpin rapat koordinasi teknis antar kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat, (20/1/2023) lalu.
Kunjungan lapangan dan rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Kementerian PUPR, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar, Ketua Harian Satgas DAS Citarum, dan perwakilan dari KLHK, PUPR, Bappenas, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.
Dalam Rapat Koordinasi, Asdep Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA, M. Saleh Nugrahadi, menyampaikan pentingnya melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders dari beberapa sektor termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah DAS Citarum untuk mengatasi kendala pembiayaan pengelolaan DAS Citarum sehingga tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD.
Perlunya alternatif skenario pengelolaan DAS Citarum mengingat akan berakhirnya Perpres No.15 Tahun 2018 dimana TNI dan Polri tidak terlibat lagi secara langsung dalam Program Citarum Harum. Tantangan lain yang belum mencapai target yaitu pengelolaan sampah dan penanganan limbah cair domestik.
Sektor persampahan ini alokasi dananya kedua paling besar setelah pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, namun belum terkelola dengan baik, jelas Asdep Saleh.
Kepala BBWS Citarum, Bastari, menyampaikan permasalahan-permasalah di sungai seperti kualitas air, banjir, lebih banyak berasal dari luar area Citarum. Masalah sampah juga berasal dari rumah, pasar, dan pabrik yang masuk ke sungai. BBWS ditugaskan untuk mendukung operasional TNI di Citarum Harum, karena TNI punya kewenangan untuk masuk ke sektor-sektor.
“Tetapi bukan berarti semua di TNI, tetap masing-masing K/L punya tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya” tutur Bastari.
Prima Mayaningtias, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar, menyampaikan tugas kesekretariatan, yaitu sudah dilakukan aplikasi monev masing-masing Pokja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum untuk mempercepat pemulihan Sungai Citarum.
“Terjadinya refocusing anggaran di Tahun 2022 sehingga teralokasikan hanya 936 Miliar. Sedangkan di Tahun 2023, Bappeda saat ini sedang melakukan inventarisasi data dan menemukan terjadinya kendala penganggaran di program Keramba Jaring Apung (KJA) dan kegiatan Sumber Daya Air (SDA)” Sita – Koordinator Bappeda Provinsi Jabar menambahkan.
Kedua program tersebut telah diusulkan untuk dialokasikan anggaran dua kali lipat lebih besar dari tahun 2022 dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat.
“Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran operasional selain anggaran fisik, serta perlunya mengejar komitmen dari Pentahelix”, selain itu pentingnya melakukan profiling dari hulu sampai hilir DAS Citarum, termasuk permasalahannya terang Trijoko M. Solehoedin selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP.
Asdep Saleh sangat mengapresiasi masukan-masukan yang ada dan siap mendukung serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mendukung Program Citarum Harum. Perlu lebih melibatkan banyak organisasi, komunitas atau pegiat lingkungan di Jawa Barat untuk dapat diberdayakan terkait penanggulangan DAS Citarum pasca berakhirnya perpres tersebut.
“Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pun perlu dilakukan secara intensif sebagai upaya transfer knowledge dari pihak TNI dan Polri kepada masyarakat selaku penerima manfaat secara berkelanjutan”tutup Asdep Saleh.
(Red)
