Bandung, LINews – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyoroti soal rencana pengurangan anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa sekolah oleh Pemprov Jabar. Hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan mengingat bantuan sangat dibutuhkan dalam memenuhi biaya operasional.
Pengurangan bantuan BPMU dari asalnya Rp700.000 per siswa setiap tahun menjadi Rp600.000. Sementara penerima bantuan itu totalnya ada sekitar 1,4 juta siswa di Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, serta SMK, SMA, dan SLB swasta.
BACA JUGA: Pernyataan Deklarasi Bandung pada Forum MPR Dunia
“Artinya jika bantuan dikurangi per siswa Rp100.000, maka total anggaran yang dipangkas mencapai Rp140 miliar. Itu bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jawa Barat,” ucapnya saat ditemui seusai Pelantikan MKKS KBB di SMK Taruna Harapan, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (27/10/2022).
Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, bantuan pendidikan itu sangat vital sehingga sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Urgensi dan prioritasnya sangat jelas, itu untuk sektor pendidikan. Jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan hanya demi dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu urgen.
BACA JUGA: Kajari Kota Bandung, Hentikan Tuntutan Atas Tersangka Ujang Supriatna
Komisi V DPRD Jabar akan coba mempertahankan agar BPMU Rp700.000 per tahun tidak dikurangi. Itu untuk menjamin warga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta yang kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Semoga pertimbangan itu jadi perhatian Banggar DPRD Jabar dan pihak eksekutif (gubernur).
“Pemprov memang sedang memprioritaskan pembangunan alun-alun, Masjid Aljabar, dan yang lainnya. Semoga tidak memangkas anggaran pendidikan, masa bantuan ke BUMD mencapai Rp261 miliar, tapi buat pendidikan dikurangi,” katanya.
BACA JUGA : Buruh Korban PHK Geruduk PN Bandung
Kepala SMA Bina Putra Indonesia, KBB, Yogi Widiasana berharap hibah BPMU tidak dikurangi nilainya. Sebab untuk sekolah swasta bantuan itu sangat membantu untuk gaji guru honorer yang bekisar antara Rp600.000 sampai Rp2 juta/bulan tergantung jam mengajarnya.
“Program itu sudah dijalankan sepuluh tahun lebih dari asalnya Rp350.000 terus naik hingga sekarang Rp700.000 dan belum ada cerita dikurangi. Kalau dikurangi jadi Rp600.000, dampaknya akan ke pengurangan honor guru,” ucap Yogi yang juga menjabat sebagai Wanhat Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar ini.
(Red/Hd)