Magelang, LINews – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi alasan mengapa seluruh kepala daerah diwajibkan mengikuti retreat di Magelang.
Menurutnya, setelah dilantik, kepala daerah memiliki ikatan struktural dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Sehingga, tidak lagi bergantung pada partai politik yang mengusungnya.
Dedi Mulyadi menegaskan, kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden, sebagai bagian dari pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
Ia membandingkan posisi kepala daerah dengan anggota DPR dan DPRD yang tetap menjadi perpanjangan tangan partai politik.
Sementara itu, jabatan bupati, wali kota, dan gubernur tidak lagi memiliki keterikatan struktural dengan partai setelah dilantik.
“Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan bukan ikatan politik, maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden,” ucap Dedi dalam sela-sela saat dirinya sedang berolahraga di acara retreat di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025).
Dalam vidio yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya itu, Dedi lebih lanjut menyoroti perbedaan konsekuensi jika seorang kepala daerah diberhentikan dari partainya.
Jika seorang bupati, wali kota, atau gubernur dipecat dari partai politiknya, ia tetap menjabat hingga akhir masa tugas.
Sebaliknya, anggota DPR atau DPRD yang dipecat dari partai dapat kehilangan jabatannya di parlemen.
“Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati wali kota dengan anggota DPR, maupun anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi, kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai, karena dia adalah anggota praksi dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi,” sambungnya.
Dedi Mulyadi juga mengimbau, seluruh kepala daerah untuk tidak membawa atribut partai dalam kepemimpinan mereka.
