Papua, LINews – Menurut kejelasan salah satu pegawai kontrak asal kabupaten Kaimana yang tidak mau sebut namanya. Hal ini di sampaikan lewat telfon selulernya kepada awak media pada Senin (27/03)
Diduga ada indikasi keterlambatan penerbitan SK pegawai kontrak, dikarenakan APBD Kabupaten Kaimana tidak memadai untuk membayar upah atau gaji pegawai. Sehingga kebijakan Bupati kaimana Fredy thie mengurangi Pegawai kontrak atau ada hal lain kami tidak tau,” jelasnya.
Ia pun menambahkan “kemungkinan kecil dalam menyongsong pesta demokrasi ditahun 2024 ini sehingga pegawai kontrak di kurangi atau gimana?? Ini masih simpan siur,” lanjutnya.
“Kami harapkan ada kejelasan yang konkrit dari Pihak BKD, sehingga ada titik terang untuk kami para honorer” tegasnya
“Dan bahkan pegawai kontrak yang sampai saat ini yang honor di beberapa instansi terkait, belum di membayarkan hak hak mereka,” sambungnya.
Harapan dia, “pihak penegah hukum bisa dapat membantu untuk menyelidiki kasus ini,, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan” tutupnya.
(Risat)
