Terkait tudingan KPK tengah membidik Partai PDIP, anggota DPR Masinton Pasaribu menyebut partainya tak akan ikut campur ihwal proses hukum yang sedang menerpa anggota fraksinya Vita Ervina usai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut dia, partainya tak akan pernah menghalangi kinerja KPK dalam penegakan proses hukum, meski itu diduga melibatkan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Saya baru tahu dari media (soal penggeledahan rumah Vita Ervina), ya penegakkan hukum silakan jalan, asal untuk penegakan hukum,” kata Masinton kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Namun Masinton mengingatkan bila jangan sampai hukum dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut penting untuk menjaga kewarasan berdemokrasi. “Penting buat kita menjaga kewarasan demokrasi kita. Hukum tidak boleh jadi alat tekan politik, kita harus jaga. Hukum tidak boleh dijadikan instrumen politik. Hukum ya untuk keadilan, hukum harus memberikan kepastian dan kemanfaatan,” katanya.
Hal tersebut membuat Komisi III DPR RI bertanya-tanya. Pasalnya, muncul kekhawatiran bahwa ada pihak-pihak yang ingin menghadang laju KPK dalam membidik kasus besar.
Kekhawatiran ini disampaikan langsung anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman ketika dikonfirmasi Selasa (14/11/2023). Dalam menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Benny Harman menyarankan agar Firli Bahuri memberi keterangan secara lengkap kepada publik.
“Publik perlu tahu, takutnya ini bagian dari upaya menghadang laju KPK dalam membidik kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan eks pejabat negara,” terangnya.
Terlepas dari itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut memberi semangat kepada Firli Bahuri cs, untuk terus melanjutkan langkah-langkah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. “Lanjutkan terus, berantas korupsi tanpa pilih kasih, sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Seperti diketahui bila Firli baru saja diperiksa oleh Bareskrim terkait kasus dugaan pemerasan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun yang menarik perhatian adalah usai Firli diperiksa oleh pihak Kepolisian, Firli terlihat bersembunyi untuk menghindari pertanyaan dari awak media.
Publik tentunya senang-senang saja dengan trengginasnya KPK memnuru koruptor beberapa pekan terakhir ini. Lembaga ini seolah-olah menjadi macan yang lapar memburu buruannya, para penjarah duit rakyat. Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, lembaga ini terlihat lesu darah dan kalah langkah dalam melakukan penindakan dibanding Kejaksaan Agung.
Tetapi, sinyalemen kalau upaya ini hanya merupakan langkah politik agar Ketua KPK tidak terbidik dalam kasus pemersasan tentunya perlu disikapi. Menggunakan kewenangan dalam memberantas korupsi dengan tujuan pribadi tentunya privilege yang jelas-jelas melanggar hukum.
Apalagi, kini di tengah nuansa dan suasana kompetisi demokrasi menuju Pemilu 2024. Netralitas dan profesionalitas penegak hukum akan sangat menentukan kualitas demokrasi yang dihasilkan dari Pemilu tersebut. Jika, instrumen penegak hukum ternyata digunakan semata-mata sebagai bagian dari kampanye hitam, tentunya bukan aja mencederai demokrasi. Namun, tindakan tersebut juga akan memperkosa rasa keadilan dan merusak sendi-sendi bernegara. KPK bersama penegak hukum lainnya harus mampu menunjukkan integritas, independensi, dan profesionalitas dalam menangani perkara lepas dari motif dan intervensi politik.
