Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
Dalam rangka menarik investor maka Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran selah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya.
Meski IKN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah Ibu Kota. Undang-Undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka.
Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR, Hadi Tjahjanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun.
Aturan seenak udel dewek ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan “a bus de droit” melanggar Undang Undang.
Kepanikan luar biasa Pemerintah. Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan.
Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah.
Tawaran obralan menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 % mau pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap kemana-mana.
Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market Sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan.
Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab ? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu.
Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan mau-maunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek.
Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 Trilyun akan terus membengkak menjadi 1.470 Trilyun.
Menyedot dana APBN akibat swasta yang “wait and see”. Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru.
Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan oligarkinya.
Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana.
HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas.
Darimana angka 160 tahun itu muncul ? Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah Kepala Daerah.
IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana.
(Tim Liputan Khusus)
