Jakarta, LINews — Ketua Umum Gerindra yang juga dikenal sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut menemukan penggelembungan anggaran (markup) pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan perlengkapan pertahanan yang berlebihan.
Tak tanggung-tanggung, markup anggaran itu disebut mencapai sekitar seribu persen.
Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan atasannya menemukan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada awal-awal menjabat sebagai menhan.
“Hal (dugaan korupsi) itu terungkap setelah mengutus orang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista),” kata Dahnil Anzar di Jakarta, Sabtu (18/11) seperti dikutip dari Antara.
Dahnil menambahkan saat Prabowo menjabat sebagai menhan, terdapat dugaan markup anggaran yang cukup signifikan.
Berdasarkan dugaan tersebut, lanjut Dahnil, Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara senilai triliunan rupiah.
“Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” tambah Dahnil.
Dengan demikian, dia menilai saat ini ada banyak pemotongan dalam proses belanja anggaran di Kemenhan guna memutus dan mencegah upaya untuk menaikkan harga alutsista.
Dahnil melanjutkan bahwa dugaan mark up di lingkungan Kemenhan yang ditemukan Prabowo itu mencapai hingga 1.000 persen.
Oleh karena itu, pada awal masa jabatan Prabowo sebagai menhan, pengeluaran anggaran di kementerian tersebut mengalami penurunan setelah diambil sejumlah langkah pencegahan.
“Beliau duduk dan datang di Kementerian Pertahanan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia,” kata Dahnil.
Terkait langkah hukum, Dahnil menegaskan bahwa dugaan penggelembungan anggaran di Kemenhan menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan.
Namun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah tegas dari segi administrasi sebagai Menteri Pertahanan RI.
“Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik markup itu sekarang agak sulit dilakukan,” klaim Dahnil.
Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkap soal temuan kakaknya terkait dugaan praktik markup harga senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan. Hashim bahkan menyebut dugaan markup itu telah melampaui tahap ‘gila’.
Ia menyampaikan terdapat satu kontrak senjata yang markup harganya mencapai 1.250 persen dari harga aslinya.
Hashim menjelaskan keseluruhan kontrak proyek itu bernilai Rp51 Triliun usai di-markup.
“Ada satu kontrak markup-nya 1.250 persen. Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar,” kata Hashim di Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Hashim menyatakan markup merupakan penyakit di Indonesia. Ia menekankan praktik haram seperti itulah yang kemudian merugikan uang rakyat.
Ia bercerita kala itu, Hashim melaporkan itu ke kakaknya. Prabowo disebut sempat tak percaya ada markup yang jumlahnya sebesar itu.
Namun di pertengahan jalan, Prabowo percaya. Ia pun membatalkan seluruh kontrak yang terindikasi korupsi itu.
“Dia [Prabowo] batalkan semua kontrak. Dia batalkan kontrak-kontrak senilai Rp51 Triliun. Daripada dia merestui korupsi, karena dia sudah tahu ini korupsi,” ucap dia yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Atas dasar itu, Hashim pun menganggap kerakusan di Indonesia telah melampaui batas dengan merampok uang rakyat.
“Bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri,” ujarnya.
(Arya)
