Padangsidimpuan, LINews – Menyoroti persoalan maraknya pencabulan terhadap anak di kota Padangsidimpuan menuai desakan pencopotan terhadap Kadis P2PA Kota Padangsidimpuan Elida Tuti Nasution.
Sebab kota padangsidimpuan di nyatakan kota layak anak, namun kenyataannya terbalik, dimana mana kasus pelecehan terhadap anak kian merebak, tidak ada sedikitpun tindakan atau upaya konseling di lakukan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.
Desakan copot kadis datang dari PC. IMM saat unjuk rasa dalam aksi catatan 100 hari kerja kinerja Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Harry Pahlevi Harahap di kantor Wali Kota, Selasa (1/7).
Dalam kacamata PC. IMM, maraknya kasus pelecehan terhadap anak di kota Padangsidimpuan yang sampai saat ini belum memiliki tindakan Hukum dan solusi yang jelas dari pemerintah kota Padangsidimpuan.
“Penanganan kasus pelecehan perempuan dan anak, nah ini yang agak apa bang… tolonglah…dimohon kepada abang abang kami menyelesaikan masalah ini” ujar Ketua Umum PC. IMM Tapsel Tobat Wahyudi Nasution.
Didampingi Sekretaris Umum Ilman Gani Lubis saat membacakan pernyataan sikap dihadapan Setdako Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe.
Lanjutnya, berdasarkan pernyataan sikap PC. IMM merekomendasikan mengevaluasi dan mencopot kadis P2PA terkait maraknya kekerasan perempuan dan pelecehan anak di kota Padangsidimpuan. PC. IMM menganggap berbagai persoalan-persoalan kekerasan perempuan dan anak ini tidak ada bentuk itikad baik dari dinas P2PA terkait memperbaiki masalah tersebut.
Menjawab sikap pernyataan IMM tersebut Setda kota Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe yang di dampingi Kasat Pol.PP mengatakan sebagai Setda Padangsidimpuan akan menyampaikan aspirasi PC. IMM kepada walikota Padangsidimpuan.
Elida Tuti Nasution telah menjabat sebagai Kadis P2PA sejak dilantik pada 15 Juli 2022 oleh mantan Wali Kota Irsan Efendi Nasution. Saat pelantikan, Irsan berharap pejabat terkait dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dengan maksimal demi peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Saya menaruh harapan besar kepada Bapak/Ibu sekalian sesuai dengan jabatan masing – masing untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal”, tegas Mantan Wako Irsan kala itu.
Mengutip data kasus paling dominan terjadi pada tahun 2024 dari refleksi akhir tahun Polres Padangsidimpuan menyebutkan kejahatan perlindungan anak masuk dalam urutan ke ke enam dengan data lapor sebanyak 22 laporan diantaranya 15 kasus telah diselesaikan dan mencapai tingkat penyelesaian 68 persen. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap anak tetap menjadi sorotan publik.
