Jakarta, LINews — Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi meminta agar anggaran yang diajukan Polri untuk 2024 digelontorkan salah satunya untuk memperbaiki citra polisi di media sosial.
Johan menilai selama ini citra polisi di media sosial kurang baik, sehingga muncul slogan ‘no viral no justice’ di kalangan masyarakat. Menurut dia, humas Polri harus menangkal berita-berita buruk.
“Perlu juga humas dalam rangka untuk menangkal berita tentang polisi-polisi nakal, diimbangi dengan cerita-cerita polisi yang baik yang saya kira banyak sekali polisi yang baik,” kata Johan dalam rapat kerja Komisi III bersama pejabat Polri di kompleks parlemen, Senayan, Senin (5/6).
Selain itu, Johan juga meminta agar anggaran Polri dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan profesionalisme SDM. Ia menilai banyak kejadian yang dilakukan anggota polisi yang menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.
Di antaranya polisi yang memperkosa hingga polisi yang menjadi bandar narkoba. Menurutnya, perlu ada bimbingan konseling dan pelatihan moral agar SDM Polri lebih berkualitas.
Selanjutnya, Johan juga mendorong agar Polri menggunakan anggaran untuk memperketat skrining atau track record anggota yang akan naik jabatan.
“Tidak ada gunanya kita punya peralatan modern di dalam alat-alat di polisi kalau yang menggunakan alat-alat itu tidak punya moral yang baik,” ujar Johan.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam paparannya mengusulkan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp148,85 triliun kepada pemerintah.
Usulan itu sudah termasuk usulan tambahan anggaran untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024 hingga pembangunan Polda baru di daerah otonomi baru Papua (DOB).
“Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp37.793.563.999.000 atau naik 34,03 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp111.063.101.578.000,” kata Gatot.
Gatot merinci komposisi usulan kebutuhan anggaran terdiri belanja pegawai sebesar Rp60,98 triliun, belanja barang sebesar Rp41,9 triliun, dan belanja modal sebesar Rp45,96 triliun.
Selain itu dia menuturkan, untuk pelaksanaan pemilu hingga pembangunan Polda di DOB Papua, Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp49,58 triliun.
Usulan tambahan anggaran terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4,59 triliun yang diprioritaskan untuk gaji pegawai baru lulusan tahun 2023 sebesar Rp2,3 triliun, pembayaran tunjangan kinerja 80 persen sebesar Rp2,2 triliun.
Selain itu juga belanja barang sebesar Rp9,7 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan operasi kepolisian dan pelayanan kamtibmas terkait pemenuhan pengamanan pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri, perlengkapan pengamanan pemilu, direktif Kapolri dan Kapolda, Mapolda baru dan satker serta Polres baru hingga pengamanan event nasional dan internasional.
(Jhon)
