Jakarta, LINews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) menyikapi erupsi Gunung Ruang. Dalam ratas tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan untuk merelokasi warga imbas erupsi. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (3/5/2024).
Sejumlah pejabat pun hadir dalam ratas tersebut, antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkat Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono.
“Pada siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi karena tata ruang yang ada, apakah boleh kita kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4/2024).
Berikut Arahan Jokowi;
1.Minta Pemerintah Data Penduduk-Identifikasi Infrastruktur Rusak
Presiden Jokowi memberikan arahan untuk pendataan penduduk. Selain itu, dia meminta lokasi relokasi disiapkan.
“Ini nanti Pak Menteri ATR di lapangan dilihat betul, kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta skema bantuan selama relokasi,” ujar Jokowi.
“Dan yang paling penting, identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, entah itu sekolah, RS, atau jembatan dan evakuasi yang kira-kira dibutuhkan,” sambungnya.
2. Warga Pulau Ruang Direlokasi ke Bolsel
Presiden Jokowi menyetujui seluruh penduduk di Pulau Ruang akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, karena erupsi Gunung Ruang. Sebanyak 301 kepala keluarga (KK) akan direlokasi.
“Beliau menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK akan direlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Lahan relokasi akan disediakan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Bolsel dipilih karena memiliki kemiripan tipologi dengan Gunung Ruang.
“Jadi sesuai dengan laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang sudah dipilih di Bolaang Mongondow itu tipologi mirip dengan lingkungan Gunung Ruang,” ujarnya.
Daerah yang menjadi lokasi relokasi warga Pulau Ruang merupakan daerah nelayan. Jokowi juga menginstruksikan untuk penambahan lahan pertanian dan perkebunan di daerah relokasi.
3. Jokowi Minta Lahan Perkebunan-Pertanian di Lokasi Relokasi Ditambah
Jokowi juga memerintahkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN untuk menyediakan lahan pertanian dan perkebunan bagi 301 KK itu.
“Lahannya akan disediakan oleh Pak Gubernur dan Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan lahan untuk pertanian dan perkebunan,” jelas Muhadjir.
“Kemudian untuk perumahan permanen di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bapak Presiden sudah memerintahkan Pak Menteri ATR untuk segera melakukan pembangunan yang sesuai standar dari kebencanaan dan dananya dari dana siap pakai BNPB,” sambungnya.
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjamin 301 keluarga yang direlokasi dijamin akan mendapatkan sertifikat tanah di tempat barunya. Saat ini pihaknya sedang mendata tanah yang ada agar statusnya bisa menjadi clean and clear untuk digunakan.
Sejauh ini tanah-tanah yang akan digunakan relokasi warga Sitaro masih merupakan hak milik masyarakat Desa Modisi.
“Iya itu juga kalau sudah ada clear and clean kita akan urus sertifikatnya. Kan kita ada PTSL, jadi masyarakat dipindah itu saya menempati lahan siapa dan jaminan hukumnya maka kita akan terbitkan sertipikat segera setelah semuanya selesai,” ungkap AHY, Jumat (3/5/2024).
Dia menjelaskan, prosedurnya saat ini Pemprov Sulawesi Utara akan membeli tanah masyarakat di Desa Modisi. Saat urusan transaksi tanah semuanya selesai, maka pihaknya akan mengecek kembali.
Bila urusan tanah sudah selesai, pihaknya akan mengurus sertifikat bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Kementerian PUPR akan membangun hunian bagi warga yang direlokasi.
“Ini milik masyarakat yang akan dibeli pemerintah provinsi dibeli nanti semuanya akan sesuai prosedurnya dibeli Pemprov, dicek dulu, sehingga tak ada masalah di kemudian hari nanti diatur hunian sementaranya dan semua diatur,” jelas AHY.
“Setelah lahan selesai, PUPR akan bangun perumahannya, kita urus sertifikatnya,” lanjutnya.
