Jakarta, LINews – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan jika para jenderal di Polri diduga terlibat mafia tambang.
Koordinator JATAM Melky Nahar berpendapat Jokowi harus memastikan proses hukum yang adil jika mereka terbukti terlibat.
“Berhubung aktornya diduga deretan jenderal yang berkuasa, maka, Presiden Jokowi mesti mengambil langkah, memimpin secara langsung proses hukum atas sejumlah temuan aktor itu,” kata Melky melalui pesan singkat, Senin (7/10).
Melky mengungkapkan bahwa isu dugaan polisi bermain di tambang, terutama yang ilegal, sebenarnya sudah lama. Namun, isu itu baru viral usai disinggung oleh Ismail Bolong.
Dia menyebut dugaan keterlibatan aparat Polri dalam permainan tambang modusnya beragam. Mulai dari memberikan modal, menampung dan menjual hasil produksi komoditas tambang, hingga penegakan hukum yang tebang pilih.
“Khusus terkait pengakan hukum, aparat itu cenderung tebang pilih, tajam kepada penambang yang yang diduga tidak menyetor ‘dana keamanan’ kepada aparat,” ujarnya.
“Di Kaltim, ada 151 titik aktivitas tambang ilegal. Hanya ada 3 kasus yang sedang dalam proses hukum hingga saat ini,” imbuhnya.
Bukan hanya oknum, tapi institusi
Jatam menilai permasalahan mafia pertambangan di kepolisian kompleks. Menurutnya, itu bukan sebatas persoalan personal atau oknum aparat.
“Tetapi, persoalan institusi. Sehingga mekanisme penyelesaiannya harus dari aparat penegak hukumnya dulu,” ucap dia.
Melky beranggapan permasalahan tersebut harus diberantas dari akar. Menurut dia, pemerintah harus berani membenahi semua aparat secara menyeluruh.
“Jika Mahfud MD serius memberantas tambang ilegal, maka, benahi dulu dari aparat penegak hukumnya. Kalau, institusi Polri bersih, maka tak akan terjadi tebang pilih penegakan hukum, berikut tambang ilegal itu mudah diatasi. Pertanyaannya, berani gak?” kata Melky.
Video Ismail Bolong yang mengungkap ada uang setoran untuk Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto belakangan viral.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bakal memberantas habis mafia pertambangan.
Mahfud bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus mafia tambang. Dia teringat omongan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut kemungkinan setiap orang di Indonesia mendapat Rp20 juta per bulan jika mafia tambang diberantas.
Mabes Polri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pernyataan Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
