Jakarta, LINews – Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan tidak diperlukan.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng.
“Adanya BLT karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng,” ujar Jamiluddin, Senin (4/4).
Dia menyebut hal itu sangat ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng.
“Bayangkan, ini nggak pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegasnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengungkap penyebab langka dan mahalnya minyak goreng.
“Jadi, pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng,” ucapnya.
Oleh karena itu, sambungnya, pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak.
Jamiluddin lantas mendesak pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia.
“Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat.
Jokowi beralasan, pemberian bantuan ini lantara telah terjadi kenaikan harga minyak kelapa sawit internasional.
Jumlah yang masuk kedua program tersebut mencapai 20,5 juta keluarga. (Red)
