Bandung, LINews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal sejumlah sivitas akademika mengkritik pemerintahannya. Jokowi mengatakan itu hak demokrasi dan harus dihargai.
“Ya itu hak demokrasi harus kita hargai ya,” kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).
Seperti diketahui, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1). Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar jalur.
Selanjutnya, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang pemilu, Kamis (1/2).
Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’. Sejumlah sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi kemudian menyusul memberikan petisi mereka.
Istana Hormati Petisi Bulaksumur
Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan ‘freedom of speech’ adalah hak demokrasi,” ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2).
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
“Apalagi di tahun politik, jelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” ucap Ari.
“Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” jelasnya.
(Donald)
