Sukabumi, LINews – Deden Deni Wahyudi, Kepala Desa (Kades) Sukakersa, Kecamatan Parakansalak mendaftar menjadi bakal calon bupati Sukabumi dari Demokrat. Dia datang mendatangi Kantor DPC Demokrat Sukabumi dengan diantar sejumlah kepala desa.
“Kebetulan kita datang ke dua kalinya, karena pertama kita pengambilan berkas pendaftaran dan sekarang pengembalian berkas pendaftaran. Ini mungkin bentuk keseriusan saya untuk maju di Pilkada tahun 2004,” kata Deden kepada awak media, Rabu (24/4/2024).
Deden mengaku sudah melakukan pengambilan formulir pendaftaran di dua partai. Selain Demokrat, dia juga mendaftar melalui Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kita sudah mengambil formulir pendaftaran sekaligus mendaftar berarti dua dengan berkas di PAN. Ya salah satu ikhtiar politik, karena hari ini kan dinamis artinya kita masih bersaing dan silaturahmi beberapa partai yang mungkin bisa mengusung kita,” ujarnya.
Terkait target apakah sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Deden menyebut, akan melihat dinamikan secara politik. Apakah nantinya sebagai bupati atau wakil menurutnya tidak menjadi masalah.
“Kalau memang saya dimungkinkan untuk F1 (bupati), kalau memang saya Demikian F2 (wabup) ya tidak jadi masalah,” imbuhnya.
Majunya Deden dalam kontestasi Pilkada dianggap sebagian pihak sebagai langkah kontroversi. Mengingat ia menjabat sebagai Ketua APDESI dan masih menjabat sebagai kades aktif, terlebih Deden terlihat datang bersama para kades saat mendaftar ke Demokrat.
Menanggapi hal itu, Deden menganggap kehadiran sejumlah kades saat pengembalian pendaftaran bacabup hanya sebatas dukungan moril saja.
“Menurut saya mungkin hanya sebatas dukungan, support, kebetulan saya dari kepala desa mungkin hanya dukungan moril saja. Tapi ketika memang mungkin mereka juga sudah tahapan (Pilkada), mereka (para kades) akan kembali kepada intern sebagai para kades karena diatur oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 . artinya support sebagai teman yang berangkat dari kepala desa mungkin sebatas itu saja,” bebernya.
Langkah Deden memang mendapat sorotan sejumlah aktivis di Sukabumi. Salah satunya dari Feri Permana, ketua Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas). Dia menilai langkah Deden seolah tidak memiliki etika karena jabatannya masih sebagai Kades.
“Berkaitan dengan adanya dukungan para Kades yang tergabung dalam Apdesi kami menilai mobilisasi dukungan terhadap salah satu calon itu sangat tidak beretika. Mereka kades itu perangkat yang diwajibkan netral,” kata Feri.
Feri meminta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sukabumi mengambil sikap.
“Mereka harus melakukan pembinaan, terlebih Bupati Sukabumi sudah mengeluarkan imbauan untuk menjaga netralitas. Ini bukan sekadar tidak beretika tapi juga melanggar moralitas, harus ada sanksi tegas,” ungkap Feri.
“Kemudian izin kerja para Kades ini saat mengantar Deden apakah mendapatkan izin dari Camat ataukah mereka ini bolos kerja,” tanya Feri menambahkan.
