JAKARTA, LINews – Aksi demonstrasi yang dilakukan para kepala desa secara masif menuai sorotan. Para kades menuntut jabatannya diperpanjang hingga 9 tahun.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya, Yayan Sakti Suryandaru, menuturkan gerakan ini sarat dengan kepentingan.
“Semua tentu tak lepas dari semakin besarnya dana desa, kemudian juga bermunculan raja-raja kecil di desa,” kata Yayan, Rabu (25/1/2023).
Dia melanjutkan, tahun politik ini juga menjadi peluang bagi kepala desa untuk ikut bermain dalam konstelasi politik lokal maupun nasional. Mereka menjadi tim kunci pada momen Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
“Politik transaksional tercermin di desa. Masyarakat di desa akan kecewa ketika durasi waktu jabatan kepala daerah ditambah.” ujarnya.
Yayan menilai saat ini di tingkat desa seharusnya fokus pada penguatan di sektor Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dinilai bisa menjadi pengawas yang bisa melakukan kontrol.
“Kalau kepala desa leluasa tanpa ada kontrol, maka ini yang berbahaya,” kata Yayan.
(Ary)
