Tasikmalaya, LINews – Bukannya menjadi solusi, audiensi warga Panglayungan, Kecamatan Cipedes dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada Selasa (16/9/2025) justru berubah menjadi kericuhan. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, diduga bersikap arogan dan emosional saat menanggapi aspirasi warganya sendiri.
Warga yang hadir mempertanyakan soal dugaan penyaluran Bansos yang terindikasi terkait praktik judi online, sekaligus meminta kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan exclude terhadap sejumlah KPM PKH. Alih-alih memberikan jawaban yang transparan, Kadinsos malah terpancing emosi dan bersitegang dengan warga.
Perilaku seorang pejabat publik yang demikian tentu menuai kekecewaan. Bukannya melayani masyarakat dengan kepala dingin, Kadinsos justru menunjukkan sikap yang dianggap tidak beretika dan merendahkan aspirasi warga miskin yang sedang memperjuangkan haknya.
“Kami ingin penjelasan jelas. Kenapa warga miskin malah dikeluarkan dari penerima PKH? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan rakyat yang jadi korban,” tegas salah seorang warga Panglayungan.
Menyikapi insiden ini, Endra Rusnendar, SH, selaku Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, turut angkat bicara kepada LINews
“Bahwasannya, seorang kepala dinas harusnya lebih mencontoh dalam hal komunikasi, secara etika sopan santun. Karena di situ yang berbicara adalah jabatan, bukan pribadi,” tegas Endra.
Lebih lanjut, YLBH Merah Putih Tasikmalaya menilai bahwa sikap arogan pejabat publik tidak boleh dibiarkan.
“Kami mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk segera mengevaluasi bahkan bila perlu mencopot jabatan Kepala Dinas Sosial. Pemerintahan harus diisi oleh pejabat yang mampu bersikap bijak, transparan, dan menghargai rakyatnya, bukan yang mudah emosi dan bersikap arogan,” tambah Endra.
Insiden ini mempertegas anggapan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya, melalui Dinas Sosialnya, gagal mengelola komunikasi publik dan abai terhadap keresahan masyarakat. Publik menilai, sikap arogan pejabat seperti ini hanya akan menambah jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
