Bandung, LINews – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Ade Sutiawarman melantik pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Kejati Jabar, Rabu (1/11/2023). Mereka yang dilantik antara lain, Wakil Kejati Jabar, Asintel Kejati Jabar hingga Kejari Indramayu.
Pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Aula R Soeprapto Lantai 8, Kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.
Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 272 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan eselon III berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV 498/C/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
Pejabat eselon 2 dan 3 Kejati Jabar yang dilantik antara lain:
1. Wahyudi SH MH dilantik menjadi Wakil Kajati Jabar.
2. Dr Mia Banulita SH MH menjadi Asisten Pembinaan Kejati Jabar.
3. Zullikar Tanjung SH MH menjadi Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jabar.
4. Jasri Umar SH MH dilantik menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jabar.
5. Silvia Desty Rosalina SH MH menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.
6. Wawan Kustiawan SH menjadi Kejari Majalengka.
7. Arief Indra Kusuma Adhi SH MH menjadi Kajari Indramayu.
8. Yudhi Kurniawan SH MH menjadi Kejari Kabupaten Cirebon.
9. Dwi Astuti Beniyati SH MH menjadi Kejari Kabupaten Bekasi.
10. Surya Budi Darma SH MH dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Jabar.
11. Sunarto SPd SH MH menjadi Koordinator Kejati Jabar.
12. Taufik Effendi SH MH menjadi Koordinator di Kejati Jabar.
Kajati Jabar Ade Sutiawarman mengatakan, para pejabat yang baru dilantik telah mengucap sumpah jabatan dan sumpah tersebut bukan hanya sebuah seremonial formal, melainkan suatu ikrar bermakna spiritual mendalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya.
“Karena itu, amanah yang diberikan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen sungguh-sungguh untuk bekerja keras, dan cerdas didasari dengan nilai Tri Krama Adhyaksa demi kejayaan institusi kejaksaan,” kata Kajati Jabar.
Jabatan merupakan kesempatan untuk mendedikasikan diri secara sungguh-sungguh, sebagai ladang pengabdian demi terselenggara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Saat ini, Indonesia akan memasuki tahun politik. Ada satu tugas dan tanggung jawab besar yang sedang menanti di depan mata, yaitu pemilu anggota legislatif, presiden dan wakil Presiden.
Situasi politik dalam meraih kekuasaan yang cenderung memanas dengan menebar kebencian, provokasi, dan politisasi memanfaatkan dan membawa sentimen berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Penyebaran berita bohong (hoaks) penuh fitnah untuk menciptakan suasana saling curiga sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan konflik di tengah masyarakat, serta marak dan masifnya praktik politik uang (money politics) untuk mempengaruhi pemilih.
“Semakin menambah panjang daftar persoalan yang akan menjadi ancaman dan dapat mengganggu pelaksanaan pemilu yang tidak mustahil akan bermuara pada proses hukum,” ujar Ade Sutiawarman.
Kejaksaan, tutur Kajati jabar, sebagai institusi penegak hukum, harus mampu menjadi penopang dan penyangga utama, dalam posisi sentral selaku pemegang asas dominus litis yang turut bertanggung jawab dan menentukan, ketika perlu dilakukan penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu.
“Untuk itu netralitas dan independensi jajaran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum imparsial, tidak diskriminatif, bebas dari kepentingan kelompok maupun golongan agar keseluruhan proses pemilu dapat berjalan secara damai, bersih, tanpa hoaks, politisasi SARA, manipulasi, dan politik uang,” tutur Kajati Jabar.
(Nasikin)
