Bone, LINews – Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pemeriksaan terhadap 3 desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), imbas kasus kepala desa (kades) masuk ke tempat hiburan malam (THM) usai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Makassar. Tim Kemendes memeriksa penggunaan dana desa di tiga desa tersebut.
“3 desa yang didatangi, saya lupa nama desanya, saya belum buka catatannya. Kita hanya melihat penggunaan dana desanya,” ujar salah seorang Tim Kemendes PDTT Winarno, Senin (13/5/2024).
Winarno mengatakan, kades yang masuk ke THM masih simpang siur. Dia menyebut, pihaknya masih melakukan pengumpulan informasi.
“Masih simpang siur. Karena di THM itu kan ruang publik, dari mana pun bisa masuk ke situ,” katanya.
“Dan itu belum jelas kalau kepala desa dari Bone, karena yang hadir di sana itu banyak kabupaten, bukan hanya Bone. Kita masih melakukan pengumpulan informasi di beberapa tempat,” sambung Winarno.
Winarno menambahkan, setelah dilakukan pengumpulan informasi, timnya akan melaporkannya ke pimpinan. Kata dia, tindak lanjut dari kasus ini pun nantinya akan ditentukan oleh pimpinan.
“Setelah kita kumpulkan nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk kegiatan penggunaan dana desa. Nanti akan kita sampaikan ke pimpinan hasil kunjungan lapangan ini, dan nanti pimpinan yang menentukan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemendes PDTT melakukan klarifikasi ke Pemkab Bone atas kasus kepala desa masuk ke THM di Makassar usai mengikuti Bimtek. Selain itu, Kemendes juga memeriksa beberapa aparat desa yang mengetahui kejadian itu.
“Tim (Kemendes) sudah di Bone, dia ke Pemda dan sampling beberapa desa untuk kumpulkan data dan informasi,” ujar Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa PDTT, Luthfy Latief, Senin (13/5).
Luthfy mengatakan, tim dari Kemendes melakukan klarifikasi atas hebohnya kades yang masuk ke THM. Hasil dari penelusurannya tersebut akan dilaporkan ke Mendes PDTT.
“Masih sebatas klarifikasi atas berita di media, nanti kita lihat hasilnya. Ini juga untuk bahan laporan ke pimpinan, apakah perlu dibawa pada rapat koordinasi Tim Jaga Desa yang melibatkan Polri dan Kejagung,” katanya.
