Law-Investigasi, Berbilang pekan, Presiden Prabowo Subianto menganulir dua beleid yang dibikin oleh menteri warisan Joko Widodo. Kasus pertama adalah blunder Menteri ESDM di Raja Ampat, lantas beleid Mendagri yang mengiris keadilan rakyat Aceh. Bayang-bayang Gank Solo di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tampaknya semakin memudar. Lantas, apa yang menjadi latar belakang Keputusan Mendagri yang ‘memindahkan’ status empat pualu Aceh ke wilayah Sumatera Utara?
Saat terjadi transisi kepemimpinan nasional dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, jargon keberlanjutan menjadi tema sinergi keduanya. Bahkan, saat Presiden Prabowo Subianto menyusun kabinet, dia secara khusus menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Dikabarkan, dia meminta ‘restu’ dari Jokowi untuk nama-nama yang bakal mengisi kabinetnya.
Hasilnya, Jokowi mewariskan 17 menteri dan wakil menterinya masuk ke Kabinet Merah Putih. Itu belum termasuk Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI yang juga masih diisi pejabat era Jokowi. Ini artinya, dari 48 anggota kabinet, lebih dari 30 persennya merupakan ‘orang Jokowi’ atau juga dikenal dengan call sign Gank Solo.
Tak heran, lantas muncul pemeo adanya ‘Matahari Kembar’ di pemerintahan kini. Apalagi, saat sejumlah menteri Prabowo, secara diam-siam menghadap Jokowi beberapa bulan lalu di tengah isyu reshuffle. Suar dari Solo masih kuat memberikan arah dan warna dalam kabinet. Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai bahwa potensi terbentuknya dua pusat kekuasaan atau ‘dua matahari’ dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian terbuka jika tidak ada langkah tegas untuk merapikan barisan internal kabinet.
Fenomena ini, muncul karena sikap permisif Prabowo terhadap eksistensi faksi-faksi dalam pemerintahannya, termasuk kelompok yang masih menunjukkan loyalitas kuat terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Ini efek dari masih adanya keluarga yang menjabat, seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai belum memiliki kekuatan politik sendiri untuk mengadvokasi isu-isu besar. Akibatnya, ia masih harus di-backup oleh Pak Jokowi,” kata Ray, Rabu (23/4/2025) lalu.
Namun, perlahan peta politik mulai berubah setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup empat mata dengan Presiden RI ke-5 Megawati Sukarnoputri. Prabowo mengunjungi Megawati di kediaman pribadinya, Minggu (6/4/2025), atau lima hari setelah Lebaran. Keduanya bertemu secara empat mata selama 1,5 jam. Perbincangannya seputar isu terkini nasional dan tantangan global yang tengah dihadapi negeri ini.
Meskipun belum ada release resmi tentang hasil pertemuan tersebut, publik bisa menilai adanya perubahan sikap politik Prabowo terhadap Gank Solo. Salah satu parameter yang paling menonjol saat Prabowo mengintervensi kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengeksekusi polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bahlil sempat membela eksploitasi tambang nikel di pulau-pulau kecil tersebut. Bahlil, menyatakan tidak ada persoalan lingkungan yang serius akibat tambang, sambil menisbikan fakta tambang-tambang tersebut berada di pulau-pulau kecil. Undang-undang kita secara tegas melarang aktifitas tambang di pulau-pulau kecil.
Prabowo lantas memerintahkan jajarannya untuk meninjau langsung lokasi kawasan tambang Raja Ampat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang tersebar di masyarakat. Hasilnya, pencabutan dilakukan terhadap empat IUP yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT Gag Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.
“Saya harus sampaikan bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (10/6/2025).
Kebijakan Pemantik Luka
Keputusan Mendagri yang terkesan mendadak dan tanpa sosialisasi ini sontak memantik aksi perlawanan dari rakyat Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tegas menolak kebijakan ini. Dia menegaskan kalau empat pulau tersebut adalah urusan Aceh. Muzakir Manaf pun menolak ajakan Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara bersama-sama. Penolakan ini disampaikan Mualem setelah menggelar rapat khusus bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh pada Jumat malam (13/6/2025) di Pendopo Gubernur Aceh.
Insiden ‘pencaplokan pulau’ pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Gank Solo. Gubernur Sumut Bobby Nasution merupakan menantu Jokowi, sementara Tito dikenal sebagai salah satu anak emas Jokowi. Dia menjadi Kapolri dan Mendagri era Jokowi. Tito kemudian ‘diwariskan’ ke Prabowo sebagai Mendagri.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa proses perubahan wilayah tersebut telah berjalan sejak 2007 dan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. “Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang mengambil atau melepaskan wilayah. Ini proses yang sudah berjalan lama, sejak 2007 saat saya masih SMA,” tegas Bobby, Senin (16/6/2025).
Bobby membantah keras isu bahwa perubahan status wilayah tersebut merupakan `hadiah` dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gubernur Aceh sebelumnya telah menolak tawaran kerja sama pengelolaan keempat pulau tersebut. Bobby meminta media untuk memberitakan fakta secara utuh dan tidak memotong-motong pernyataannya agar tidak memperkeruh situasi.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut, UU Nomor 24 Tahun 1956 dan perjanjian Helsinki tidak dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan kepemilikan atas 4 pulau yang sedang diperebutkan Aceh dan Sumatra Utara.
“Enggak (dapat dijadikan rujukan), jalur Undang-Undang 1956 juga enggak. Kami sudah pelajari hal itu,” kata dia pada Minggu (15/6/2025).
Yusril melanjutkan secara geografis 4 pulau itu lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut), dibandingkan Kabupaten Singkil, Aceh. “Pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat kepada Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil,” kata Yusril.
Namun, Yusril menilai diperlukan kajian yang matang untuk menentukan kepemilikan dari 4 pulau itu. Dia pun meminta kepada masyarakat agar bersabar. Pemerintah bakal memutus polemik itu secara adil.
“Saya sudah berkomunikasi juga dengan Mendagri dan banyak pihak dan mudah-mudahan waktu dekat juga akan bicara dengan Pak Mualem Gubernur Aceh dan tokoh-tokoh,” ujar dia.
Berbalik arah dari sikap sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungannya atas keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan empat pulau yang sebelumnya disengketakan kini secara resmi menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden, yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Sumut dan Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini bersama,” ujar Bobby Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/6/2025).
Keputusan ini menandai berakhirnya polemik panjang yang telah berlangsung sejak era 1990-an terkait batas wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Bobby menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi, catatan sejarah, dan peta sejak tahun 1992, keempat pulau tersebut memang termasuk dalam wilayah Aceh.
“Empat pulau yang kemarin sempat dinyatakan berada di wilayah Sumut, berdasarkan sejarah, dokumen, dan peta sejak 1992, memang merupakan bagian dari Aceh. Maka hari ini, kami menyatakan bahwa keempat pulau itu kembali menjadi bagian dari Aceh,” tegasnya.
Ada Apa Di Balik Pemindahan Status Pulau?
Meskipun, secara politik, persoalan empat pulau ini telah berhasil diselesaikan dengan baik melalui intervensi Presiden. Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara telah berdamai dan bersepakat mengenai status pulau itu. Namun, publik masih bertanya-tanya, ada apa di empat pulau itu hingga menjadi rebutan. Misteri ini terjawab dari pernyataan Gubernur Aceh yang meyakini bahwa kawasan di 4 pulau itu memiliki kandungan minyak dan gas bumi.
“Feeling kami,” ujar Muslem.
Sebelumnya, potensi kepulauan ini sempat disinggung oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dia pernah mengungkapkan bahwa empat pulau milik Aceh yang sempat jadi `rebutan`, ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Luhut menyebut empat pulau tersebut sudah dilirik oleh investor dari Arab. Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menampik bahwa investasi yang dimaksud ialah soal kandungan minyak dan gas (Migas) bumi. Sebab setahu Luhut, sebagaimana dikutip dari Tribunnews, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya tertarik dengan pariwisata di kepulauan kawasan Kabupaten Singkil. Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) bahkah tertarik membangun resort di kawasan kepulauan Singkil.
Pakar geopolitik dari Global Future Institute Hendrajit mengatakan sengketa empat pulau di Aceh dijadikan sebagai proksi untuk meraup keuntungan sumber daya alam dan posisi strategis Aceh dalam arus pelayaran maupun perdagangan internasional. Empat pulau itu beririsan dengan perairan Andaman yang di dalamnya berisikan cadangan minyak dan gas berlimpah. “Suatu konflik di kawasan sumber daya alam pasti berurusan dengan perebutan SDA itu sendiri. Secara geopolitik, kawasan di empat pulau itu menjadi buffer zone dari kawasan yang kaya cadangan sumber daya alam,” kata Hendrajit kepada Law-Investigasi, Kamis (19/6/2025).
Hendrajit mengatakan awal mula sengketa ini dari keinginan negara di Timur Tengah yang ingin eksplorasi dan eksploitasi kawasan Andaman yang beririsan dengan empat pulau; Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang awalnya masuk kawasan administratif Provinsi Aceh. Hendrajit mendapatkan cerita bahwa pemerintahan Uni Emirat Arab pada 2021 meneken kesepakatan untuk kerja sama ekonomi energi dengan Indonesia di perairan Andaman. Kala itu, Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menjadi pihak yang menyambut baik kerja sama bilateral ini. Masuknya kawasan perairan Andaman dalam kesepakatan sebenarnya didahului dari penawaran potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sumatra Utara.
“Singkatnya tidak prospektif di kawasan Sumut, terus ditawarkan Aceh,” ujar Hendrajit.
Saat itu, mulai Jokowi mengupayakan kawasan empat pulau yang beririsan itu perairan Andaman itu bisa dieksplorasi ke pemerintah Aceh. Dalam waktu yang berdekatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022, yang intinya menetapkan status empat pulau sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keputusan itu lalu diperbarui dengan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 yang terbit pada 25 April 2025.
“Yang patut ditelusuri bagaimana Mendagri bisa melakukan diskersi di waktu berbarengan kerja sama dilakukan. Apakah ada instruksi dari kekuasaan, itu yang menjadi kuncinya,” kata Hendrajit.
Menariknya, beberapa hari sebelum Kepmendagri diputus, Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal temuan ladang gas raksasa oleh perusahaan energi asal Abu Dhabi yakni Mubadala Energy. Adapun ladang gas tersebut berada di wilayah laut Andaman, Aceh. Prabowo juga bilang temuan tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan potensi diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF). Meski begitu, Prabowo tidak memerinci Andaman mana yang dimaksud, apakah yang beririsan dengan empat pulau tersebut yang disengketakan sebelumnya. Namun, secara geografis, empat pulau itu beririsan dengan perairan Andaman.
Polemik yang Tak Perlu Terjadi, Menilik Kualitas Menteri Warisan Jokowi
Dari sisi tata negara, polemik atau sengketa empat pulau ini dinilai tidak perlu terjadi. Pakar hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya menetapkan pulau-pulau itu masuk bagian Provinsi Sumatra Utara adalah keputusan yang tidak berlandasan hukum kuat. Dia berpatokan pada pada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan wilayah perbatasan antarprovinsi.
“Di situ kan (UU 23/2014) jelas ada pembagian kewenangan dalam penentuan wilayah yang menjadi domain pemerintah daerah. Seandainya pun diubah, ya perlu perubahan undang-undang. Yang terjadi jelas legal error,” kata dia kepada Law-Investigasi, Jumat (20/6/2025).
Legal error yang dimaksud Feri adalah penyeludupan hukum. Ini muaranya untuk kepentingan pihak terkait. Feri mewanti-wanti konflik kepentingan yang mendasari terbitnya Kepmendagri yang menetapkan empat pulau di Aceh beralih ke kawasan Sumatra Utara, yang di saat bersamaan dipimpin oleh Bobby Nasution.
“Dilihat kelindan politik, Mendagri memiliki riwayat cukup erat dengan kekuasaan sebelumnya. Konflik kepentingan merupakan pintu masuk segala pengkondisian untuk menguntungkan seseorang atau kelompok,” ujar dia.
“Bagaimana kepentingan Jokowi dan Bobby dalam sengketa ini. Apakah ada motif kepentingan ekonomi atau lainnya dalam sengketa pulau dua provinsi. Ini janggal,” imbuhnya.
Sikap lugas dan cepat Prabowo mematahkan anggapan lemahnya kepemimpinan, untuk sementara. Sebab, tindak lanjut dari kebijakan yang telah dianulir serta potensi blunder dari menteri-menterinya masih membayang. Setidaknya, dua intervensi terhadap kebijakan menteri warisan Jokowi, mampu menjadi suar bagi publik kalau Prabowo sudah semakin efektif menjalankan peran sebagai presiden. Pekerjaan berat Prabowo, elain harus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, juga harus putar otak agar perekonomian tidak tumbang. Catatan APBN masih mencemaskan, defisit perbulan masih membayang. Meskipun di bulan lalu dinyatakan surplus, namun ternyata ada hutang yang masuk.
Pekerjaan rumah yang tak kalah urgen adalah menunjukkan kepada menteri-menterinya, siapa presiden sesungguhnya. Dia harus bisa memastikan loyalitas tunggal pasukannya, kalau tidak maka laju kabinet akan selalu terseok-seok. Rakyat Indonesia tentunya berharap, pulang dari Rusia, Presiden Prabowo akan menunjukkan sikap dan kapasitasnya dalam memimpin Kabinet Merah Putih. Selain itu, dia pun harus memastikan pengaruh, terutama yang negatif, dari Gank Solo harus bisa direduksi.
