Garut, LINews – Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, tengah gonjang-ganjing. Ketua BPD Mekarwangi, Ramdan, dituding bersikap arogan terhadap wartawan. Usai dihujani tekanan dari berbagai pihak, Ramdan akhirnya angkat suara—meminta maaf secara terbuka di Polsek Sukawening, disaksikan Bripka Wildan, sejumlah wartawan, serta kakaknya sendiri.
“Saya terpancing emosi. Saya belum paham mekanisme hak jawab di dunia pers,” ucap Ramdan (ketua BPD Mekarwangi dengan nada penyesalan.
Dalam klarifikasi tersebut, Ramdan menjelaskan bahwa BPD bekerja secara transparan, melibatkan berbagai unsur desa dalam setiap pengelolaan dana. Bahkan ia bersumpah: “Nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua program desa selalu melibatkan tokoh, kelembagaan ,masyarakat dan dishare di grup,” tegasnya.
Yayan (kakak dari Ramdan) pun menambahkan soal proyek hotmix dan PJU dirinya sempat menjadi kuasa dari kades untuk memfasilitasi sangkut paut yang belum terbayarkan oleh kades di Polsek Sukawening.
“sempat dlu pemborong melaporkan ke Polsek sama saya dibereskan, pada intinya pemborong belum dibayar oleh kades”
Namun persoalan bukan cuma soal emosi. Kedua wartawan sempat dituding pemerasan dan rekanan yang hadir menerima perminta maafan dari ketua BPD Mekarwangi itu, tetapi menuntut klarifikasi atas unggahan Facebook dan tangkapan layar WhatsApp yang dinilai menyudutkan dan sarat asumsi pemerasan kepada wartawan di akun facebooknya.
Di sisi lain, para wartawan memberikan apresiasi terhadap Polsek Sukawening yang bergerak cepat merespons situasi dan memfasilitasi forum klarifikasi secara netral dan terbuka. Langkah sigap ini dianggap sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kebebasan pers dan penyelesaian konflik secara elegan.
Ramdan berjanji akan membuat klarifikasi resmi di akun Facebook-nya. Tapi publik bertanya-tanya—benarkah akan ditepati? Atau hanya akal-akalan untuk meredam badai?
Justru badai makin liar saat Kades Mekarwangi akhirnya buka suara. Dalam wawancara via sambungan seluler, pernyataannya bikin publik tercengang. Kades menyebut proyek hotmix yang seharusnya hanya menelan anggaran 100 jutaan, justru bengkak hingga 200 juta lebih. Ia mengaku tak tahu-menahu soal teknis, dan menyebut semua urusan ada di tangan BPD.
“Saya cuma tanda tangan. Teknisnya? Semua diurus BPD,” katanya tanpa ragu.
Pernyataan ini seolah membuka kotak pandora. Dugaan pembengkakan anggaran, permainan dana desa, hingga ketidakterlibatan perangkat resmi desa mulai menyeruak. Apalagi, menurut kades, saksi-saksi dari PUPR, aparat, hingga warga mengetahui soal ini.
“Kalau mau tahu lebih dalam, kita duduk bareng aja. Libatkan tokoh dan lembaga desa. Jangan sampai urusan pribadi ditarik-tarik ke ranah publik desa,” ujarnya lagi.
Kini, sorotan bukan lagi sekadar pada sikap arogan Ramdan. Fokus publik bergeser ke soal integritas dan transparansi BPD serta peran pasif kepala desa. Apakah ini akan memicu audit menyeluruh dana desa? Atau akan jadi drama musiman yang tenggelam ditelan waktu?
Satu hal yang pasti: warga Mekarwangi tak ingin sekadar permintaan maaf. Mereka menuntut kejujuran. Jika benar ada permainan di balik dana rakyat, bersiaplah—badai tak sekadar datang, tapi akan menghantam keras.
