Jakarta,LINews — Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung praktik korupsi yang masih marak terjadi di daerah.
Menurut Nawawi, salah satu solusi meminimalisir praktik korupsi di daerah yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Ia menyebut sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan.
“Kami sampaikan contoh sederhana, fenomena terungkapnya beberapa kasus di berbagai daerah tentang permintaan ‘uang ketok’ oleh oknum DPRD dalam rangka pengesahan APBD. Demikian juga pelayanan publik berupa penerbitan ijin dan rekomendasi di tingkat pusat dan daerah. Pengadaan Barang dan Jasa yang masih menyisakan praktek-praktek koruptif berupa mark-up harga, pengaturan tender elektronik,” ujar Nawawi saat berpidato di Hari Peringatan Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut Nawawi, KPK memanfaatkan teknologi informasi hingga teknologi kepemerintahan untuk memperbaiki sistem secara fundamental. Hal itu dilakukan agar dapat mempersulit peluang oknum-oknum melakukan korupsi.
Nawawi menyebut pemerintah juga telah menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, kata dia, tinggal bagaimana implementasi Government Technology ini diakselerasi dengan pimpinan Kementerian PAN-RB.
Selain fenomena uang ketok di daerah, Nawawi turut menyinggung proyek pembangunan infrastruktur di Lampung yang disebut sempat membuat Jokowi kecewa.
“Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat bapak Presiden kecewa di Provinsi Lampung,” terang Nawawi.
Lebih lanjut, Nawawi mengatakan penyerapan anggaran pemerintah daerah juga masih sangat rendah dan ini menjadi masalah setiap tahunnya.
